Harie.Id, Takengon – Jelang masuknya bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah, sebanyak 85 dosen Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon selama lima bulan belum menerima gaji (upah).
Gaji yang belum diterima sejak Oktober 2022 hingga Februari 2023.
Ketua Koordinator Forum Dosen UGP, Sahidin menyebut, saat ini kondisi keuangan kampus tengah dalam kondisi kosong.
Katanya, belum ada upaya apapun dari pihak rektor untuk membayarkan gaji dosen itu.
Mereka juga menyoroti Rektor dan jajarannya sering keluar daerah. Bahkan pernah ke Bali ditengah kondisi keuangan kritis.
“Dengan kondisi saat ini masih bisa terbang ke Medan, Jakarta, bahkan Bali, gaji kami belum dibayar. Bahkan, kami menilai MoU yang di jaring belum terlihat MoA nya,” kata Sahidin, Jum’at 17 Maret 2023.
Bahkan, pada 11 Maret 2023 lalu sebanyak 75 dosen UGP menyepakati sejumlah poin keputusan tentang pembayaran gaji lima bulan tertunggak.
Mereka menuntut pembayaran gaji dosen mulai dari Oktober hingga Februari 2023 dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 Maret 2023.
Dalam kesepakatan bersama itu jika tidak terpenuhi, maka proses belajar mengajar semester genap tahun 2022-2023 dihentikan sementara.
“Kami berhenti mengajar hingga tuntutan ini terpenuhi, jika tidak kami akan menyurati LLDIKTI XIII dan Pemkab Aceh Tengah,” kata Sahidin memberi ancaman.
Mereka juga mendesak pihak Senat Universitas dan Fakultas dalam mengambil keputusan mengenai hak tenaga pendidik yang belum dibayar oleh UGP dari bulan Oktober hingga Februari 2023.
Gaji para dosen ini bervariasi, mulai dari Rp800 ribu per bulan hingga Rp1,7 juta.
“Mesin kampus itu dosen, tanpa ada dosen kampus ini tidak apa apa. Kami mengajar terkadang ngutang, karena kami punya beban moral untuk mengajar mahasiswa,” katanya.
Lebih lanjut kata dia, pihaknya pernah usul, mobil yang baru saja dibeli sebanyak 6 unit untuk UGP itu dijual demi kebutuhan kampus saat ini tengah dalam kondisi kritis.
Saat menemui Ketua Yayasan, Mustafa Ali, mereka meminta keuangan UGP diaudit sehingga ada transparan dengan para dosen.
Lain itu, mereka juga meminta, tenaga kependidikan (staf) yang tidak relevan dengan kampus untuk dirumahkan terlebih dulu.
“Komitmen kami, lima bulan gaji harus dibayar segera. Apabila rektor tidak mampu menjawab, silahkan mundur,” katanya. (**)
