HARIE.ID, TAKENGON | Inspektorat Aceh Tengah akan melakukan audit khusus terkait anggaran di Kampung Mah Bengi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten setempat.
Keputusan ini menjadi penentu tutup nya audiensi di gedung DPRK Aceh Tengah.
Selain audit khusus, pihak terkait merekomendasikan beberapa hal, diantaranya, menunda penyerahan SK bagi sejumlah aparatur kampung Mah Bengi, selain Imam Kampung dan Petue.
Pihak DPMK Aceh Tengah akan konsultasi ke Pemerintah Aceh terkait pelayanan publik yang menjadi salah satu pasal merekomendasikan Reje Suyaman untuk mundur dari jabatan nya.
Perintah konsul yang menyeruak ini lantaran selama 8 bulan kantor desa Mah Bengi “lumpuh” tak pernah dibuka.
Reje melayani masyarakat dari rumah dan di bantu oleh Bedel dari Kecamatan Bebesen.
“Terkait pelayanan publik yang mengarah kepada Reje, kami beri waktu selama satu Minggu kepada pihak DPMK untuk konsultasi ke Provinsi,” kata Wakil Ketua DPRK, Edi Kurniawan menutup acara audiensi itu, Senin 06 November 2023.
Edi Kurniawan dan semua pihak dalam pertemuan itu berharap, polemik yang tengah dihadapi kampung Mah Bengi dapat diselesaikan secara musyawarah.
Namun, pengharapan itu tak berhasil, RGM dan masyarakat yang hadir saat itu tetap bersikeras meminta Reje, Suyaman dicopot.
Mereka juga membawa sejumlah berkas dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Suyaman dalam tubuh pemerintahan yang ia pimpin.
Namun, DPRK memberi rekomendasi, dugaan korupsi itu diselesaikan di Aparat Penegak Hukum (APH) bukan di DPRK.
“DPRK hanya memfasilitasi dan memberi rekomendasi melalui pihak eksekutif untuk menyelesaikan polemik ini,” kata Edi.
Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan terkait Moratorium dari Mendagri terkait tidak diperbolehkan melakukan pemilihan selama Pemilu mendatang.
“Sampai 2025 tidak dibenarkan untuk melakukan pemilihan. Ini perintah dari Mendagri, makanya, polemik ini harus kita selesaikan dengan sejuk,” demikian harap Edi Kurniawan.
Arinos
