HARIE.ID, TAKENGON | Kekosongan jabatan di sejumlah dinas strategis di Kabupaten Aceh Tengah terus menjadi perbincangan.
Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah, Subhandhy, menyebut, kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahannya.
Hal itu ia katakan usai menghadiri rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 di gedung DPRK Aceh Tengah, Selasa 14 Januari 2025.
Katanya, jabatan kosong terdapat di berbagai dinas penting, termasuk Kepala Bappeda, Dinas Pangan, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan (BPKK), Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Dari segi urgensi, kekosongan ini memang penting untuk segera diisi. Karena dinas-dinas tersebut sangat menentukan keberlangsungan dan arah pembangunan daerah, seperti Bappeda, Keuangan, Pendidikan, dan PUPR,” ujar Subhandhy.
Namun, ia menegaskan, sebagai Penjabat Bupati, kewenangannya untuk melakukan pengisian jabatan sangat terbatas dibandingkan kepala daerah definitif.
Segala bentuk pengisian harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Kita tentu akan tetap berpegang pada peraturan dan perundang-undangan. Seorang Penjabat Bupati memerlukan izin yang lebih daripada kepala daerah definitif. Untuk itu, kami akan berkonsultasi ke kementerian terkait apakah pengisian jabatan ini dapat dilaksanakan atau tidak,” jelas Subhandhy.
Saat ini, komunikasi dengan pemerintah pusat baru sebatas konsultasi dan memohon pendapat.
Subhandhy juga memastikan tidak ada usulan formal terkait mutasi jabatan yang diajukan.
“Kami hanya berkomunikasi. Tidak pernah ada usulan-usulan terkait mutasi. Kami memohon pendapat dari kementerian untuk langkah selanjutnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Subhandhy menyatakan komitmennya untuk mendukung transisi pemerintahan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPRK Aceh Tengah.
“Kami sangat mendukung transisi pemerintahan ini dan akan memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memfasilitasi kebutuhan untuk kelancaran proses ini,” pungkasnya.
| ARINOS
