HARIE.ID, TAKENGON | Pernyataan Ketua DPR Aceh, Zulfadli, terkait Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Alhudri berbuntut panjang.
Tak hanya dianggap blunder, pernyataannya dalam rapat paripurna pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua DPRA pada Jumat, 21 Februari 2025, juga menuai kecaman keras dari Partai Gerindra.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan, secara lantang mengecam sikap Zulfadli yang dinilai telah melecehkan marwah Partai Gerindra serta menyerang pimpinan partai tanpa dasar yang jelas.
Edi menilai Zulfadli telah masuk terlalu jauh ke ranah teknis administratif yang bukan kapasitasnya sebagai Ketua DPRA.
Pernyataannya, kata Edi, justru memberi kesan bahwa Gubernur Aceh dapat diintervensi oleh pihak tertentu.
“Penunjukan Plt. Sekda adalah hak prerogatif eksekutif, bukan wilayah legislatif untuk mencampuri. Apa yang dilakukan Ketua DPRA justru menelanjangi Gubernur sendiri di depan publik,” tegasnya kepada Harie.id, Sabtu 22 Februari 2025.
Yang lebih disayangkan, lanjut Edi, Zulfadli menyerang Partai Gerindra secara terang-terangan, bahkan menyebut Ketua dan Bendahara DPD Gerindra Aceh dalam pernyataan emosionalnya.
“Dia bilang, jangan atur Aceh dengan lima kursi. Ini jelas pernyataan yang merendahkan marwah partai kami. Kami tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Edi menegaskan, kader Gerindra tidak akan tinggal diam atas pernyataan yang melukai harga diri partai. Baginya, ucapan Zulfadli adalah bentuk pelecehan yang harus segera ditindak.
“Kami adalah kader Gerindra yang dididik dengan jiwa militansi dan loyalitas. Melecehkan pimpinan partai sama saja dengan melecehkan wibawa partai kami. Kami akan melawan siapa pun yang mencoba merendahkan kami!” serunya.
Lebih jauh, Edi mengingatkan bahwa ucapan Zulfadli berpotensi merusak hubungan harmonis antara Partai Gerindra dan Partai Aceh yang telah terjalin selama 15 tahun.
Ia khawatir, pernyataan emosional tersebut justru menjadi pemicu konflik yang tak perlu.
“Pernyataan itu berbahaya. Bisa mengadu domba, bisa merusak kerja sama yang selama ini sudah kita bangun dengan baik,” tambahnya.
Atas polemik yang terjadi, Edi menuntut Zulfadli segera mencabut dan meralat pernyataan tersebut demi menjaga stabilitas politik di Aceh.
“Kami meminta Ketua DPRA untuk segera menarik kembali pernyataannya agar situasi kembali kondusif. Jangan sampai ini malah mengganggu konsentrasi Mualem-Dek Fadh dalam menjalankan misi besar mereka untuk kemajuan Aceh,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Edi menegaskan, politik tidak boleh dimainkan dengan cara-cara kotor. Fokus utama, menurutnya, harus tetap pada kepentingan rakyat.
“Politik keji tidak akan membawa kebaikan bagi Aceh. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun daerah ini, seperti yang selalu diajarkan oleh Bapak Prabowo, kepentingan rakyat di atas segalanya!,” pungkasnya.
| ARINOS
