HARIE.ID, TAKENGON | Di tengah hiruk pikuk libur panjang Idul Fitri 1446 H, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (BPKK) tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui pelayanan perforasi media pungut tiket masuk dan karcis parkir, BPKK tetap membuka layanan meski hari libur, demi mendukung pengelolaan wisata dan parkir yang tertib dan sah.
Plt. Kepala BPKK Aceh Tengah, Gunawan, menyampaikan, pelayanan perforasi tetap dihadirkan selama libur lebaran untuk memfasilitasi para pengelola objek wisata dan pengelola parkir di luar badan jalan.
Kata dia, langkah ini bukan semata administrasi, tapi bagian dari upaya serius mencegah penggunaan tiket tidak sah yang berpotensi merugikan daerah.
“Ini adalah komitmen kami untuk memastikan seluruh media pungut yang digunakan di tempat wisata dan parkir adalah resmi, terperforasi, dan tercatat. Transparansi adalah kata kunci dalam pengelolaan PAD kita,” kata Gunawan menjawab Harie.id, Minggu 06 April 2025.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pendapatan BPKK Aceh Tengah, Anhar. Ia mengungkap, selama dua tahun terakhir, pihaknya telah menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap para pengelola agar patuh menyampaikan laporan pajak serta menggunakan tiket resmi.
“Namun karena masih minim permohonan perforasi menjelang libur Idul Fitri, kami inisiasi agar pelayanan ini tetap tersedia selama libur lebaran. Ini bukan hanya bentuk pelayanan, tapi upaya nyata menjaga wisatawan dari praktik pungutan liar dan meningkatkan PAD kita,” jelasnya.
Salah satu pengelola tempat wisata di kawasan Lut Tawar, Ade Fahmi, menyambut antusias kebijakan ini. Ia mengaku telah menerima 10.000 lembar media pungut dari BPKK yang habis hanya dalam tiga hari pasca Idul Fitri, menandakan tingginya animo wisatawan.
“Dukungan BPKK sangat membantu kami dalam mengelola tiket masuk secara profesional. Sistem perforasi juga mengurangi risiko pemalsuan tiket. Hari ini kami datang lagi untuk mengajukan permohonan perforasi tambahan,” ujarnya.
Selain layanan perforasi, BPKK Aceh Tengah juga memberikan pendampingan teknis kepada para pengelola terkait pelaporan pajak dan tata kelola penggunaan tiket.
Semua langkah ini diambil demi menciptakan sistem yang lebih tertib, profesional, dan dipercaya masyarakat.
Dengan pendekatan menyeluruh ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tak hanya ingin mengejar target PAD, tapi juga menjaga nama baik sektor pariwisata sebagai wajah ramah daerah di mata pengunjung.
“Hari ini juga kami membuka pelayanan. Pelayanan dibuka untuk seluruh objek wisata, baik milik Pemda maupun milik swasta,” demikian pungkas Anhar.
| ARINOS
