HARIE.ID, TAKENGON | Aroma skandal kembali merebak dari panggung politik daerah. Seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah berinisial FG, resmi dilaporkan ke polisi oleh istri sahnya, Nova Fitri, Sabtu 14 Juni 2025.
Ia dituding telah menikah diam-diam dengan wanita lain di Gayo Lues, tanpa restu dan izin dari sang istri sah.
Laporan tersebut menyorot sorotan tajam dari publik usai resepsi pernikahan FG yang digelar secara besar-besaran di Kabupaten Gayo Lues pada 2 Juni 2025 lalu, bahkan tersebar luas melalui media sosial, termasuk akun TikTok.
“Klien kami, Nova Fitri, adalah istri sah dari FG. Tapi ia dikejutkan dengan kabar bahwa suaminya telah menikah lagi secara diam-diam, tanpa izin maupun putusan cerai dari Mahkamah Syariah,” ujar Fahruddin, kuasa hukum Nova Fitri, kepada wartawan.
Dalam pernyataannya, Fahruddin menilai tindakan FG jelas menyalahi aturan hukum dan norma perundang-undangan yang berlaku.
Ia menyebut pernikahan kedua FG tidak sah secara hukum karena belum memiliki izin poligami dari pengadilan.
“Ini bukan sekadar persoalan rumah tangga. FG adalah pejabat publik yang seharusnya memberi contoh. Tapi nyatanya, ia justru mengabaikan hukum dengan menikah lagi tanpa izin istri sah,” tegasnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 279 KUHP, tindakan FG dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bentuk perkawinan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.
Fahruddin menegaskan, laporan resmi telah disampaikan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bener Meriah, dan sore ini kliennya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Unit PPA Satreskrim Polres.
“Langkah hukum ini diambil bukan semata-mata karena sakit hati. Tapi demi menegakkan keadilan bagi perempuan yang dilangkahi haknya sebagai istri sah. Kami minta kasus ini diusut tuntas, adil, dan tanpa pandang bulu,” ungkap Fahruddin.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk segera memanggil dan memeriksa FG agar tidak ada upaya penghindaran dari proses hukum.
“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Jangan sampai perilaku semacam ini jadi preseden buruk bagi publik, apalagi dilakukan oleh wakil rakyat,” pungkasnya.
| ARINOS
