HARIE.ID | TAKENGON – Kisruh pajak dan perizinan yang membelit Hotel Parkside Petro Gayo Hotel masih belum berakhir .
Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Putih (Presma UGP), Asraf siap mengawal hingga tuntas segala proses penyelesaian masalah yang selama ini dinilai mandek dan penuh tanda tanya.
Pernyataan ini dilontarkan seusai audiensi resmi dengan Wakil Bupati Aceh Tengah. Acara ini turut dihadiri sejumlah kepala dinas strategis.
Dalam pertemuan tertutup itu, dibahas secara detail problematika seputar operasional Hotel Parkside, mulai dari tunggakan pajak, hingga perizinan vital seperti izin air bawah tanah dan izin Petro Inn.
Wakil Bupati Aceh Tengah dalam pertemuan tersebut menyampaikan ultimatum jelas, semua tunggakan kewajiban dari tahun 2021 hingga 2025 termasuk pajak dan kewajiban lainnya harus lunas dalam satu minggu ke depan.
Hanya setelah itu, proses kelengkapan izin akan diberi waktu satu setengah bulan untuk dirampungkan.
Langkah ini mendapat dukungan langsung dari Presma UGP, yang datang tak hanya dengan suara mahasiswa, tapi juga membawa data konkret terkait lima item pajak yang diduga belum sepenuhnya diselesaikan oleh pihak Hotel Parkside.
“Kami tidak hanya bicara, kami hadir dengan data. Dan kami minta Pemkab, melalui BPKK dan dinas terkait, untuk segera mengaudit pajak Hotel Parkside secara menyeluruh,” tegas Asraf Rabu 09 Juli 2025.
Permintaan audit disambut baik oleh Wakil Bupati, yang langsung menginstruksikan jajaran untuk melakukan audit total dan memastikan seluruh proses berjalan dalam satu minggu sesuai kesepakatan.
Tak berhenti di ruang rapat, Asraf menyatakan bahwa pihaknya akan langsung bergerak.
Ia mengumumkan telah menggelar konsolidasi terbuka di Tugu Aman Dimot, untuk mempersiapkan langkah lanjutan.
“Kami beri waktu seminggu. Jika Hotel Parkside tidak menyelesaikan kewajiban sesuai ketetapan, maka kami akan turun ke lapangan. Kami siap aksi! Dan kami akan tutup akses ke Petro In dan sumber air bawah tanah Hotel Parkside,” tegasnya.
Presma UGP juga menegaskan, sikap mereka bukan anti-investasi. Namun menurut Asraf, iklim investasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika seluruh pelaku usaha taat pada aturan dan adil dalam membayar kewajiban.
“Ini bukan soal satu hotel. Ini soal keadilan. Rakyat kecil ditagih pajak, sementara ada yang menunggak bertahun-tahun tanpa tindakan? Itu tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya.
| ARINOS
