HARIE.ID | TAKENGON – Dalam upaya menyelaraskan persepsi dan pemahaman antar-Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah tahun 2026.
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang penganggaran dan penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dimulai Rabu 23 Juli 2025 di Aula BPKK Aceh Tengah dan diikuti oleh 53 SKPK serta 9 Bagian di lingkungan Setdakab Aceh Tengah.
Plt. Kepala BPKK, Gunawan Putra, dalam laporannya menegaskan, FGD ini digelar untuk mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan dalam proses penyusunan anggaran, serta memperkuat koordinasi antar instansi guna memastikan APBK disusun secara tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dirancang benar-benar mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah,” ujar Gunawan, Rabu 23 Juli 2025.
FGD ini juga menghadirkan narasumber profesional di bidang perencanaan dan anggaran yakni Mirtha N Tanoga, Zahara Zakaria dan Ruslan.
Mewakili Penjabat Sekda Aceh Tengah, Asisten Administrasi Umum, Sukirman, S.STP, M.Ec.Dev, menekankan pentingnya ketelitian dalam proses penyusunan anggaran.
Ia mengingatkan seluruh SKPK agar memprioritaskan belanja wajib dan menghindari pengalihan anggaran ke pos-pos yang bukan prioritas daerah.
“Jangan ada belanja wajib yang digeser atau tidak diinput. Pastikan semua kegiatan yang direncanakan benar-benar mengarah pada output yang terukur dan terarah,” tegas Sukirman dalam sambutannya.
Melalui forum diskusi ini, Pemkab berharap agar setiap perangkat daerah dapat memahami peran strategisnya dalam perencanaan keuangan, sehingga APBK 2026 dapat disusun secara tepat dan menjadi instrumen pembangunan yang berkualitas serta berorientasi pada hasil.
| ARINOS
