HARIE.ID | TAKENGON – Anggota DPRK Aceh Tengah, Syukri sentil terkait sepak terjang oknum pengawas sekolah di Kabupaten tersebut yang dinilai “bermasalah”
Hal itu ia katakan dalam Rapat pembahasan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PAS) Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRK, Kamis 04 September 2025.
Kata pria kelahiran Tebes Lues pada 23 Agustus 1975 ini, masih terdapat sejumlah praktik “Nakal” di sejumlah sekolah, mulai dari kutipan uang ijazah hingga polemik wisuda siswa.
“Kalau pengawas sekolah tak sanggup mengawasi, libas saja!” tegas Ketua Fraksi PKS ini, kalimat itu ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Jauhari yang hadir dalam rapat tersebut.
Menurut Sekretaris Komisi D DPRK Aceh Tengah ini, tradisi wisuda memang bisa jadi sarana motivasi untuk peserta didik. Namun, di lapangan masih terdapat keluarga kurang mampu yang merasa terbebani, sehingga ketimpangan sosial pun muncul.
“Ke depan, lebih baik ditiadakan saja,” katanya lugas.
Syukri juga menyoroti perilaku sejumlah sekolah yang kerap mengeluarkan siswa hanya karena masalah tertentu. Ia menegaskan, guru seharusnya mendidik, bukan mencari alasan untuk mengeluarkan anak didik.
“Jangan sedikit-sedikit dikeluarkan. Tugas guru itu mengajar, bukan mengeluarkan anak didik,” sindirnya.
Tak berhenti di situ, Syukri ikut menyinggung soal mutasi kepala sekolah yang baru – baru ini dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga.
Ia mengingatkan pihak eksekutif, dalam pergeseran jabatan rotasi atu mutasi tidak dilakukan asal-asalan hanya karena faktor kedekatan.
“Contoh saja, Kepala SD Negeri 4 Bies dipindahkan ke Wihni Bakong. Di sana jam mengajarnya tidak ada. Harusnya guru yang memang ada di sekolah itu saja yang dipromosikan jadi kepala sekolah,” ucapnya.
Syukri menekankan, jabatan kepala sekolah harus diberikan kepada guru yang benar-benar siap memikul tanggung jawab demi peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar ‘hadiah’ jabatan.
Ia juga berharap semua pihak, terutama pengawas sekolah, bekerja serius agar dunia pendidikan tidak sekadar jadi ajang formalitas dan permainan jabatan.
“Pendidikan ini urusan masa depan anak-anak kita. Jangan dipermainkan,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
