HARIE ID | TAKENGON – Ketua DPD PKS Aceh Tengah, Ihsanuddin, meluruskan spekulasi yang belakangan merebak soal status partainya di DPRK Aceh Tengah, apakah akan berlabuh ke koalisi atau memilih berada di barisan oposisi.
Dengan raihan 4 kursi di DPRK Aceh Tengah – Susilawati, Syukri, Taqwa, dan Ihsanuddin, serta jabatan strategis sebagai Wakil Ketua II DPRK, PKS disebut punya posisi tawar tinggi.
Namun Ihsanuddin menegaskan, PKS tidak ingin terjebak dalam sekat sempit koalisi maupun oposisi.
“Kami tetap mitra, bukan musuh. Tapi PKS tidak akan diam, kami akan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah. yang kami maksud adalah suara kritis yang konstruktif,” katanya.
Hal itu disampaikan saat Coffe Morning dengan sejumlah awak media di Ulu Nuwih Coffe sesaat sebelum ia dilantik, Sabtu 06 September 2025.
Menurut Ihsanuddin, PKS akan tetap memberi apresiasi jika program pemerintah berjalan baik. Namun sebaliknya, jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, PKS siap menjadi pihak pertama yang bersuara lantang.
“Kita tidak boleh sekadar ikut-ikutan. PKS harus lahirkan ide-ide baru dari internal. Kalau ada kebaikan, kita dukung. Kalau ada kebijakan yang salah, kita luruskan,” katanya.
Menurut Ikhsan, karena Pemerintah Kabupaten posisinya dibawah Mendagri lebih ke mitra. “Sebagai pengurus baru, kami tidak mengekang bahkan mendorong 4 Dewan di DPRK Aceh Tengah untuk bersuara kritis,” katanya.
Diketahui, salah satu isu yang menjadi sorotan PKS adalah tingginya inflasi di Aceh Tengah, meski daerah ini kaya hasil bumi. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, membuat masyarakat semakin terhimpit.
“Ini bukti bahwa kebijakan daerah belum berpihak penuh pada rakyat. Di sinilah fungsi PKS untuk bersuara,” tegas Ihsanuddin.
Selain inflasi, PKS juga menyoroti dana Rp40 miliar di Baitul Mal Aceh Tengah yang tak bisa tersalurkan optimal karena terbentur aturan qanun. Dana zakat ASN itu masuk sebagai PAD sehingga sulit dipergunakan sesuai peruntukan.
“Fungsinya tersandera regulasi. Padahal rakyat butuh. PKS akan mendorong perubahan aturan agar dana zakat benar-benar kembali ke hakikatnya, membantu fakir miskin, UMKM, petani, dan pedagang kecil,” pungkas Ihsanuddin.
Laporan | Karmiadi
