HARIE.ID | TAKENGON – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon – Bener Meriah mendesak seluruh ketua umum partai politik yang memiliki perwakilan di DPRK Aceh Tengah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota dewan, khususnya mereka yang duduk di Komisi B.
Desakan ini muncul karena HMI menilai legislator tersebut lalai dalam mengawal kepentingan rakyat di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) yang kini melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Takengon-Bener Meriah, Afdhalal Gifari menyebut, antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten itu telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius, terutama bagi pelaku usaha kecil dan pedagang di sepanjang jalur utama.
“Kondisi ini bukan hanya tentang kelangkaan bahan bakar, tapi tentang lumpuhnya ekonomi rakyat kecil. Kedai, toko, dan warung yang biasanya ramai kini sepi karena akses jalan tertutup antrean panjang kendaraan. Sementara itu, para legislator yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat justru diam dan abai,” kara Afdhalal lewat keterangan tertulisnya yang diterima Harie.id, Rabu 04 November 2025.
Menurut HMI, Komisi B DPRK Aceh Tengah, yang membidangi urusan ekonomi dan infrastruktur, telah gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pihak eksekutif maupun lembaga terkait distribusi BBM.
Padahal kata dia, permasalahan kelangkaan bahan bakar bukan hal baru dan seharusnya menjadi perhatian utama DPRK bersama Pertamina serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
“Kami menilai para anggota dewan di Komisi B telah kehilangan kepekaan publik. Tidak ada langkah konkret, tidak ada sidak, dan tidak ada pernyataan tegas membela rakyat. Ini bentuk kelalaian politik yang tidak bisa ditoleransi,” tambahnya.
HMI mendesak ketua umum Partai politik di Aceh Tengah agar segera memanggil dan mengevaluasi kader-kader mereka yang duduk di DPRK, khususnya di Komisi B.
Mereka diminta bertanggung jawab secara moral dan politik atas krisis yang memperburuk kesejahteraan masyarakat.
“Kalau partai masih membiarkan kadernya duduk manis tanpa aksi nyata di tengah derita rakyat, maka rakyat sendiri yang akan mencatat dan menilai di pemilu berikutnya,” pungkas Afdhalal.
Laporan | Karmiadi
