HARIE.ID | TAKENGON — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memulai rangkaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2025.
Sebanyak 40 peserta yang telah dinyatakan lolos administrasi kini bersaing memperebutkan 14 formasi kepala dinas dan jabatan strategis lainnya.
Pembukaan seleksi berlangsung di Hotel Grand Bayu Hill Takengon, Jumat 21 November 2025.
Plt. Kepala BKPSDM Aceh Tengah sekaligus Asisten Administrasi Umum Setdakab, Alam Suhada, dalam laporannya menyebut, seleksi ini telah mendapat persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 24286/R-AK.02.03/SD/K/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Persetujuan itu menjadi dasar pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Aceh Tengah.
“Seleksi ini kita lakukan untuk mendapatkan pejabat tinggi pratama yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Ada 14 formasi yang harus kita isi sesuai kebutuhan organisasi,” kata Alam Suhada dalam laporannya.
Peserta yang dinyatakan lolos administrasi selanjutnya mengikuti serangkaian tahapan, mulai dari assessment/psykometrik, uji kompetensi online, penulisan makalah, hingga presentasi dan wawancara akhir.
- Assessment dilaksanakan pada 21 November 2025 secara langsung di Grand Bayu Hill
- Uji kompetensi online berlangsung 22–23 November 2025
- Penulisan makalah digelar 25 November 2025
- Presentasi dan wawancara pansel dilaksanakan 29 November hingga 1 Desember 2025
Pelaksanaan assessment bekerja sama dengan Psikodista Konsultan Banda Aceh, sementara Panitia Seleksi (Pansel) beranggotakan lima orang tokoh profesional, yakni:
Drs. Mursyid, M.Si; Abd. Qahar, S.Kom., MM; Kukuh Heri Yanti, SH., MH; Prof. Dr. Syahrizal Abbas; dan Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
Bupati: “Kita Mencari Sosok Pelayan Masyarakat”
Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, menegaskan, seleksi dilakukan secara objektif dan transparan.
Ia bahkan menyinggung pengalamannya mengikuti seleksi serupa pada tahun 2014 di BKN bersama lebih dari 60 peserta lainnya.
“Kita sedang mencari sosok pelayan masyarakat. Kalau ada kekurangan pada pimpinan, pejabat harus mampu menutupinya dengan kinerja dan dedikasi. Tim pansel bekerja objektif sesuai kemampuan peserta,” kata Bupati Haili.
Ia menekankan, pejabat yang terpilih nantinya harus dapat menjadi motor penggerak organisasi, memberi motivasi kepada staf, serta memahami seluruh misi pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Penguatan perangkat daerah itu penting. Misi bupati harus benar-benar dipahami dan dijalankan,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
