HARIE.ID | BANDA ACEH – Dalam kunjungan kerjanya ke Aceh untuk meninjau langsung kondisi pascabencana hidrometeorologi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut kebijakan penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi warga terdampak bencana.
Kebijakan ini diputuskan setelah Presiden melihat sendiri tingkat kerusakan dan beban ekonomi yang dialami masyarakat, terutama pelaku usaha, petani, dan UMKM.
Menurutnya, situasi yang terjadi sudah termasuk kategori force majeure sehingga negara wajib hadir mengangkat beban rakyat.
“Dalam kondisi seperti ini, saya memahami betapa beratnya beban yang harus ditanggung para pelaku usaha. Karena situasi yang kita hadapi termasuk force majeure, pemerintah memutuskan untuk menghapuskan KUR bagi warga terdampak,” tegas Presiden, Minggu 7 Desember 2025.
Dalam pernyataannya, Presiden menyebut, sektor pertanian adalah nadi kehidupan masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, pemulihan infrastruktur vital seperti bendungan dan jaringan irigasi menjadi prioritas utama.
“Fokus utama kami adalah memperbaiki bendungan dan jaringan irigasi yang menjadi sumber kehidupan para petani,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga memastikan, pasokan pangan untuk Aceh dalam kondisi aman. Pemerintah, katanya, bekerja cepat memastikan suplai tidak terganggu agar stabilitas harga dan ketahanan pangan tetap terjaga.
“Saya memastikan kebutuhan pangan di Aceh tetap aman dan terpenuhi,” ucapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga mendatangi dapur umum untuk melihat langsung proses penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak.
Ia turut memastikan standar kelayakan serta kandungan gizi makanan benar-benar memenuhi kebutuhan warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Ia berujar, pemulihan Aceh pascabencana tidak hanya menyentuh bangunan fisik, tetapi juga kehidupan sosial dan psikologis masyarakat.
“Pemulihan bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan rasa aman, harapan, dan kekuatan masyarakat Aceh,” tutur Presiden Prabowo.
Laporan | Karmiadi
