ADVERTISEMENT

Refleksi Berdarah 3 Februari 1999, Wali Nanggroe: Ini Tanggung Jawab Sejarah!

HARIE.ID | BANDA ACEH — Peringatan tragedi Arakundo–Idi Cut digelar, Sabtu 14 Februari 2026.

Doa bersama ini tidak hanya ritual tahunan, melainkan ledakan nurani bersama atas luka yang belum sepenuhnya sembuh.

Di hadapan ulama, perwakilan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pejabat pemerintah, keluarga korban, mahasiswa hingga generasi muda, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar berpesan yang tentang kesadaran publik.

BACA JUGA

“Hari ini kita berdiri di antara ingatan dan tanggung jawab sejarah,” katanya

Peristiwa kelam 3 Februari 1999 di Idi Cut–Arakundoe, Kabupaten Aceh Timur, kembali diangkat, sejarah tidak boleh dipoles atau dilupakan.

Tragedi itu tercatat menimbulkan korban jiwa warga sipil dan dugaan pelanggaran kemanusiaan yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.

Sebagian keluarga korban, disebutkan, masih menanti pengungkapan kebenaran dan keadilan yang utuh.

“Kita tidak mengingat untuk membalas dendam. Kita mengingat agar kebiadaban tidak pernah lagi mendapat tempat di bumi Aceh,” ujar Malik Mahmud.

Pernyataan itu menjadi penegasan ingatan, bukan bahan bakar konflik, melainkan fondasi moral untuk memastikan kekerasan tak kembali berulang.

Doa juga dipanjatkan untuk para korban banjir dan tanah longsor 26 November 2025 yang melanda sejumlah wilayah Aceh.

Dalam refleksinya, Wali Nanggroe menyebut seluruh korban, baik tragedi konflik maupun bencana alam sebagai bagian dari duka kemanusiaan Aceh yang harus dihormati secara bermartabat.

Ia mengingatkan, bencana bukan sekadar peristiwa alam, tetapi peringatan tentang tanggung jawab menjaga keseimbangan ekologis dan kelestarian hutan.

Malik Mahmud menegaskan, perdamaian Aceh bukan hasil kompromi dangkal, melainkan amanah sejarah yang lahir dari pengorbanan panjang rakyat.

Ia menyebut Nota Kesepahaman Helsinki sebagai fondasi utama berakhirnya konflik bersenjata di Aceh. Dokumen damai itu, katanya, bukan sekadar arsip masa lalu.

“Amanah Helsinki bukan dokumen masa lalu, tetapi kompas masa depan. Ia harus dijaga lintas generasi dan lintas kepemimpinan,” tegasnya.

Di tengah ketegangan geopolitik global dan krisis ekonomi yang membayangi, Aceh diminta tidak lengah. Statusnya sebagai wilayah strategis menuntut soliditas elite dan rakyat serta konsistensi pada jalur non-kekerasan.

Malik Mahmud berujar kepada pemuda untuk tidak mewarisi kebencian, melainkan keberanian membela kemanusiaan.

“Jangan biarkan sejarah dihapuskan. Namun jangan pula biarkan sejarah memenjarakan masa depan kalian.” pungkasnya.

Laporan | Karmiadi 

BERITA TERKAIT