HARIE.ID | TAKENGON — Tidak semua kepemimpinan lahir dari sorak sorai. Sebagian justru tumbuh dalam senyap, dirawat oleh waktu, kesabaran, dan kerja-kerja panjang yang jarang mendapat sorotan.
Dari ruang-ruang administrasi hingga medan pengabdian paling dasar, perjalanan itu berjalan perlahan, namun pasti.
Begitulah jejak karier Helfi Triyansi, SST, M.Kes, perempuan satu-satunya dari 13 kepala dinas yang dilantik Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, Senin 19 Januari 2026 lalu di Gedung Ummi Pendopo.
Kepercayaan itu menempatkannya sebagai Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Aceh Tenga, sebuah mandat besar yang lahir dari perjalanan panjang, bukan jalan pintas.
Pelantikan itu bukan sekadar puncak karier birokrasi, melainkan simpul dari pengabdian yang dimulai dari lapisan paling dasar pemerintahan.
Helfi menapaki setiap tahap dengan satu prinsip yang tak pernah ia lepaskan, bekerja dengan proses yang benar dan hati yang tulus.
Pengabdian Helfi Triyansi di pemerintahan bermula sejak tahun 2003 di Aceh Tengah. Ia hadir bukan sebagai figur yang langsung berada di lingkar kebijakan, melainkan sebagai pelaksana di lapangan, menyentuh persoalan masyarakat secara langsung.
Pada 2006 hingga 2009, alumni SDN 9 Takengon (1993) ini mengabdikan diri sebagai bidan di Kabupaten Bener Meriah setelah dadi Aceh Tengah.
Di fase inilah ia bersentuhan langsung dengan isu-isu kesehatan ibu dan anak, memahami denyut kehidupan keluarga dari jarak yang sangat dekat.
Pengalaman tersebut kelak membentuk sensitivitasnya dalam memandang kebijakan publik, setiap angka selalu mewakili manusia dan harapan.
Wanita kelahiran Langsa, 15 Maret 1981 ini tumbuh dan menempuh pendidikan menengahnya di Takengon.
Alumni SMPN 2 Takengon (1996) dan SMUN 2 Takengon (1999) ini kemudian kembali mengabdikan diri di wilayah dataran tinggi Gayo, membawa pengetahuan dan pengalaman yang terus ia asah.
Tahun 2014 menjadi titik penting lainnya. Helfi dipercaya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
Di ruang kerja yang jauh dari sorotan publik itu, ia bergelut dengan dokumen program, laporan kegiatan, serta koordinasi lintas sektor yang menuntut ketelitian dan kesabaran tinggi.
Dari meja-meja administrasi itulah ia belajar tentang kebijakan yang baik tak boleh berjarak dengan realitas masyarakat.
Setiap proses, sekecil apa pun, menentukan keberlanjutan program dan kepercayaan publik.
Pengalaman tersebut menempa cara berpikirnya bahwa birokrasi bukan sekadar struktur, melainkan sistem yang harus dijaga konsistensinya.
Kepercayaan kembali datang pada 2021. Helfi ditunjuk sebagai Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi pada Dinas KBPPPA Aceh Tengah.
Di posisi ini, ia semakin dekat dengan isu-isu yang kelak menjadi napas pengabdiannya, keluarga, perempuan, dan anak.
Setiap laporan, baginya, bukan sekadar data statistik. Di baliknya ada kehidupan yang harus dilindungi, didampingi, dan diberdayakan.
Pengalaman ini menjadi fondasi kuat yang membentuk etos kerjanya di jabatan-jabatan berikutnya.
Pada 2022, ia dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.
Tanggung jawab yang lebih besar menuntut kehati-hatian dalam mengambil keputusan, serta pendekatan sistematis dalam memastikan program berjalan berkelanjutan.
Jebolan D-III Akademi Kebidanan Yayasan Pendidikan Mona Banda Aceh (2002) ini dikenal sebagai aparatur yang tidak tergesa-gesa, tetapi konsisten.
Ia memilih memperkuat sistem, merapikan administrasi, dan menjaga kesinambungan kebijakan ketimbang mengejar pencapaian instan.
“Birokrasi itu soal proses. Kalau prosesnya benar, hasilnya akan mengikuti,” ujarnya menjawab Harie.id.
Sikap itulah yang mengantarkannya dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tengah, hingga akhirnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) pada 2025 sebelum lolos asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan dilantik secara definitif.
Secara akademik, Helfi membekali dirinya dengan pendidikan yang selaras dengan bidang pengabdian.
Ia menuntaskan D-IV Bidan Pendidik di Universitas Abulyatama Banda Aceh (2008), melanjutkan S-1 di STIKes Payung Negeri Aceh Darussalam hingga meraih gelar S.ST (2010), dan menyelesaikan studi Magister Kesehatan (M.Kes) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012.
Baginya, pendidikan formal bukan sekadar syarat administratif. Ia adalah bekal berpikir kritis dan empatik dalam menyusun kebijakan berbasis data dan realitas sosial.
“Ilmu membantu kita mengambil keputusan yang lebih adil, terutama saat berhadapan dengan persoalan perempuan dan anak,” katanya.
Sejumlah penghargaan institusional pernah ia terima sepanjang kariernya. Namun, Helfi memilih memaknainya sebagai alarm tanggung jawab, bukan kebanggaan personal.
Kini, sebagai Kepala Dinas KBPPPA Aceh Tengah, ia memikul mandat strategis, isu kependudukan, pengendalian kelahiran, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Ia menyadari, tantangan ke depan bukan hanya pada perumusan program, tetapi pada penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Isu perempuan dan anak harus ditangani bersama,” ujarnya.
Di tengah kompleksitas persoalan sosial hari ini, Helfi Triyansi percaya bahwa kesabaran, integritas, dan semangat melayani akan selalu menemukan relevansinya.
“Bagi saya, jabatan ini bukan tujuan, tapi amanah. Amanah untuk bekerja lebih keras dan lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
