TAKENGON | HARIE.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui penguatan koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, deteksi dini, hingga penyediaan layanan pengobatan antiretroviral (ARV) secara gratis.
Langkah tersebut dilakukan menyusul tercatatnya 85 kasus HIV/AIDS di Aceh Tengah sejak kasus pertama ditemukan pada 2018.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Mitahuddin mengatakan, hingga saat ini terdapat 55 Orang Dengan HIV (ODHIV), dengan 40 orang masih menjalani terapi rutin menggunakan obat ARV dan berada dalam pemantauan petugas kesehatan.
Sementara 15 orang lainnya telah keluar dari pemantauan karena berpindah domisili ke luar Kabupaten Aceh Tengah maupun luar Provinsi Aceh.
30 penderita AIDS yang tercatat telah meninggal dunia, umumnya karena baru mendapatkan penanganan medis saat penyakit telah memasuki stadium lanjut dan mengalami komplikasi.
“Mayoritas kasus yang tercatat merupakan pemilik KTP luar Aceh Tengah yang datang ke wilayah Gayo untuk bekerja sebagai buruh maupun pelayan di restoran dan toko,” kata Mitahuddin kepada Harie.id, Senin 03 Agustus 2026.
Menurutnya, penularan HIV di Aceh Tengah masih didominasi oleh perilaku seksual berisiko, seperti hubungan seksual komersial, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), penularan dari suami kepada istri, serta penggunaan narkoba suntik.
Untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS, Dinkes Aceh Tengah secara rutin menggelar koordinasi bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), pemerintah daerah, serta berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Aceh Tengah juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas KPA, serta penguatan aspek hukum dan manajemen penanggulangan HIV/AIDS.
Menurut Mitahuddin, penanganan HIV tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Di sisi pencegahan, edukasi terus dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, termasuk organisasi perempuan, sekolah, hingga perguruan tinggi.
Materi sosialisasi mengusung konsep ABCD, yakni Abstinence (tidak berganti-ganti pasangan), Be Faithful (setia kepada pasangan), Care (menggunakan alat pelindung untuk mencegah penularan), dan Don’t Use Drugs (menghindari penggunaan narkoba suntik).
Dinkes juga menggandeng Kementerian Agama dengan melibatkan penyuluh agama dan penghulu sebagai agen edukasi di tingkat masyarakat.
Pendekatan berbasis keluarga dan nilai keagamaan dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam membangun kesadaran masyarakat, terutama bagi kalangan remaja.
Selain edukasi, Dinkes memperluas layanan deteksi dini melalui pemeriksaan terhadap kelompok rentan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti ibu hamil, pasien tuberkulosis (TBC), pengguna narkoba suntik, warga binaan pemasyarakatan, calon pengantin, waria, serta kelompok LSL.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan reaktif, pasien akan menjalani tes konfirmasi sebelum mendapatkan layanan pengobatan.
Saat ini, pelayanan dukungan, pengobatan, dan perawatan (PDP) bagi ODHIV telah tersedia di puskesmas. Obat antiretroviral (ARV) diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya guna menjaga kualitas hidup pasien sekaligus menekan risiko penularan.
Di sisi lain, Dinkes juga terus memperkuat sistem surveilans epidemiologi untuk memantau perkembangan kasus HIV/AIDS secara berkelanjutan.
Meski berbagai program telah berjalan, Mitahuddin mengakui penanggulangan HIV/AIDS di Aceh Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat dan tenaga kesehatan, hingga keterbatasan akses layanan di beberapa wilayah.
Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi kendala. Saat ini, alokasi anggaran penanggulangan HIV/AIDS di tingkat kabupaten masih difokuskan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kompetensi petugas, edukasi masyarakat, serta pemantauan kepatuhan konsumsi obat ARV.
“Untuk program preventif dan kuratif secara menyeluruh masih belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Dinkes berharap kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dunia pendidikan, dan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus menghapus stigma terhadap ODHIV sehingga penanganan HIV/AIDS di Aceh Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Laporan | Karmiadi
