HARIE.ID, BANDA ACEH – Dalam sebuah pertemuan strategis nan mendesak, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menggugah kesadaran legislatif dan eksekutif tingkat provinsi untuk turun tangan menyelamatkan Danau Laut Tawar dari ancaman kerusakan ekologis.
Pertemuan ini digelar di ruang kerja Wakil Ketua DPRA Salihin, SH, dan turut dihadiri para anggota DPRA Dapil IV seperti Diana Putri Amelia (Golkar), Salwani (PDIP), Taufik (Gerindra), Rahmuddin (Partai Aceh), dan Sutarmi (NasDem).
Hadir pula para kepala dinas dari SKPA seperti Kadis Pertanian Ir. Cut Huzaimah, Kadis Kelautan dan Perikanan Aliman, serta sejumlah SKPK Aceh Tengah.
Dalam forum penting itu, Bupati Haili Yoga mengangkat berbagai isu krusial, mulai dari penertiban alat tangkap ilegal jenis Cangkul Padang dan Dedem yang merusak ekosistem Danau Laut Tawar, penguatan sektor pariwisata melalui RPJMN revitalisasi danau, hingga percepatan pengalihan aset provinsi seperti Perkebunan Burni Bius, Balai Benih Ikan Toweren, dan RS Regional Pegasing ke Pemkab Aceh Tengah.
“Sejak 1999 sudah ada regulasi, tapi mana implementasinya. Kami tidak bisa terus berharap pada APBK. Ini bukan hanya urusan kabupaten, tapi sudah jadi tanggung jawab provinsi bahkan nasional,” tegas Haili Yoga, Rabu 09 Juli 2025.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengambil langkah konkret seperti pembentukan Qanun Desa Pengelolaan Sampah dan penertiban alat tangkap yang mengancam keberlanjutan danau.
“Kita butuh satuan tugas khusus atau bahkan otorita, misalnya lewat SK Gubernur, untuk memastikan Danau Laut Tawar tidak menjadi danau yang hanya tinggal nama,” katanya.
Tak hanya soal lingkungan, Bupati juga menyoroti aset provinsi yang mangkrak dan bisa dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.
“Kalau aset-aset itu diberikan ke Aceh Tengah, kami bisa kelola lebih optimal. Begitu juga dengan pentingnya satker transmigrasi yang permanen untuk menopang program ketahanan pangan dan hilirisasi kopi ekspor,” ujar Hail sembari menyebut Kecamatan Jagong dan Arul Badak sebagai wilayah prioritas transmigrasi lokal.
Wakil Ketua DPRA, Salihin, langsung merespons pernyataan Haili Yoga.
“Saya hadir hari ini bukan sekadar formalitas. Ini bentuk penghormatan saya untuk masyarakat Aceh Tengah. Kami di DPRA siap kawal semua usulan Pak Bupati, baik dari sisi politik, regulasi, maupun anggaran,” ujarnya.
Salihin bahkan meminta agar Pemkab segera mengajukan surat resmi terkait pengalihan aset.
“Selagi tanda tangan kami masih berlaku, segera inventarisir apa saja yang dibutuhkan daerah. InsyaAllah kami bantu lewat Komisi III,” tambahnya.
Soal penertiban alat tangkap dan pemberdayaan nelayan, Salihin menyebut tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar.
“Kita tak cari siapa yang salah. Ini kerja kolaboratif. Kami wajib bela dan jaga hak-hak Aceh Tengah,” katanya.
Di akhir pertemuan, seluruh anggota DPRA Dapil IV menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah progresif yang dilakukan Bupati Aceh Tengah.
| ARINOS
