HARIE.ID | TAKENGON – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), Balai Pengerjaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh meminta pengaspalan di Tajuk Enang – Enang dihentikan.
Kata pihak BPJN Aceh, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama menyusul kerusakan yang terjadi di ruas jalan Tajuk Enang–Enang akibat bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnain, saat meninjau langsung kondisi jalur Enang–Enang bersama sejumlah pihak terkait.
Dalam dialog dengan Sahrial, Zulkarnain menyampaikan, musibah yang terjadi merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi.
Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan akses alternatif guna menjamin mobilitas warga tetap berjalan.
“Kita semua memahami kondisi masyarakat, termasuk kebutuhan yang sangat mendesak seperti ibu hamil yang akan melahirkan. Karena itu, pemerintah sudah menyiapkan jalur alternatif melalui Wer Lah yang telah diperlebar,” ujar Zulkarnain, Senin 22 Juni 2026.
Menurutnya, pemerintah juga telah membangun jembatan serta melakukan pemeliharaan rutin pada ruas Wer Lah agar akses transportasi masyarakat tetap aman dan lancar selama proses penanganan jalan Enang–Enang berlangsung.
Ia bahkan meminta pelopor dibuka nya akses Enang – Enang, Sahrial untuk membantu mengarahkan pengendara agar sementara waktu tidak melintasi jalur Enang–Enang yang dinilai masih berisiko.
“Demi keselamatan bersama, kami berharap masyarakat dapat menggunakan jalur Wer Lah. Akses tersebut sudah dapat dilalui dan terus kami jaga agar tetap berfungsi dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu Sahrial, menjelaskan, dana hasil donasi warga telah digunakan untuk melakukan pengaspalan sebagian ruas jalan Enang–Enang.
Program tersebut, kata dia, merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam membuka kembali akses yang terdampak bencana.
Namun BPJN Aceh menilai langkah pengaspalan tersebut belum menjadi solusi jangka panjang mengingat kondisi geografis kawasan yang masih rawan longsor.
Menurut Zulkarnain, upaya pengaspalan berpotensi menjadi sia-sia apabila dilakukan sebelum penanganan permanen terhadap titik-titik rawan longsor selesai dilaksanakan.
“Kalau kondisi lereng masih labil dan kembali diguyur hujan, material jalan yang sudah dibangun bisa kembali rusak atau terbawa longsor. Karena itu kami meminta agar aktivitas tersebut dihentikan sementara sampai ada kajian dan penanganan yang lebih tepat,” ujarnya.
BPJN Aceh menyatakan akan memikirkan langkah penanganan yang lebih komprehensif untuk kawasan Enang–Enang.
Pemerintah katanya, ingin memastikan setiap pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak berulang kali mengalami kerusakan akibat faktor alam.
Zulkarnain juga mengimbau agar sisa dana donasi masyarakat yang masih tersedia dapat dipertimbangkan penggunaannya untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak sambil menunggu keputusan teknis terkait pembangunan jalan permanen.
“Kami sangat mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat. Namun keselamatan harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah akan mencari solusi terbaik agar akses menuju Enang–Enang dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Laporan | Karmiadi
