HARIE.ID | TAKENGON – Sejumlah warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah mengaku kecewa karena hingga kini belum menerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang dialokasikan pemerintah untuk korban banjir dan longsor.
Keluhan tersebut disampaikan warga yang kehilangan rumah, kebun, hingga sumber mata pencarian akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Kecamatan Linge
Mereka menilai penyaluran bantuan belum merata, lantaran masih banyak korban yang belum tersentuh bantuan, sementara sebagian penerima lain disebut telah memperoleh Jadup lebih dari satu kali.
“Kami heran, ada warga yang sudah dua kali menerima Jadup, sementara kami sampai sekarang belum pernah menerima sama sekali. Apa yang salah dengan kami?” ujar salah seorang warga terdampak di Kecamatan Linge yang namanya enggan ditulis, Kamis 25 Juni 2026.
Menurut warga ini, kondisi mereka masih sangat bergantung pada bantuan relawan dan dukungan dari berbagai pihak.
Banyak keluarga yang kehilangan sumber penghasilan setelah lahan pertanian tertimbun longsor atau rusak akibat banjir.
Selain Jadup, warga juga menyoroti bantuan uang pengganti perabot rumah tangga senilai Rp8 juta yang disebut telah diterima sebagian korban terdampak di wilayah lain.
Namun, di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, sekitar 70 persen warga terdampak mengaku belum menerima bantuan tersebut.
Situasi itu, kata warga, mulai memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat korban bencana.
Perbedaan penerimaan bantuan dinilai menimbulkan tanda tanya dan keresahan di kalangan warga yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.
Bahkan, menurut keterangan warga, ketidakpuasan terhadap penyaluran bantuan sempat memicu protes masyarakat. Sejumlah warga terdampak disebut pernah mendatangi rumah kepala kampung untuk mempertanyakan kejelasan data penerima bantuan dan proses penyalurannya.
Warga berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat segera memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penyaluran bantuan, sekaligus memastikan seluruh korban yang memenuhi syarat memperoleh haknya tanpa diskriminasi.
“Yang kami inginkan bukan lebih dari orang lain. Kami hanya berharap bantuan yang menjadi hak korban bencana bisa disalurkan secara adil dan merata,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
