HARIE.ID | BANDA ACEH — Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana akan membuka Posko Induk Nasional di Banda Aceh.
Penetapan Aceh sebagai lokasi posko utama didasarkan pada tingkat dampak bencana yang dinilai paling parah dibanding wilayah lain, selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Pembentukan Satgas Nasional ini merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana secara terintegrasi dan menyeluruh.
Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional, didampingi Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua, dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai Ketua Dewan Pengarah.
Seiring dengan pembukaan Posko Induk, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional yang digelar secara hybrid, Kamis 08 Januari 2026.
Rapat tersebut diikuti Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait.
Rapat awal ini disebut menjadi pijakan penting dalam penguatan koordinasi lintas sektor, guna memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan efektif, terukur, dan berkesinambungan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa Kemendagri telah melakukan standby force dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak masa awal tanggap darurat.
“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal, yang telah ditugaskan Mendagri melakukan pendampingan di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga saat ini.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional didasarkan pada luasnya cakupan wilayah terdampak yang melibatkan tiga provinsi.
Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan menyeluruh.
Terkait target kerja, pemerintah menegaskan Satgas Nasional akan bergerak secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang masih berada di pengungsian, disertai penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Selain aspek fisik, Safrizal menambahkan bahwa Posko Induk Nasional juga diharapkan menjadi kanal utama komunikasi publik, khususnya dalam menyampaikan perkembangan kerja pemerintah secara terbuka dan akuntabel.
“Posko ini akan mengoptimalkan pelibatan media nasional dan lokal, serta pemanfaatan ruang sosial media, agar setiap progres pemulihan dapat diketahui masyarakat secara luas,” pungkasnya.
Laporan | Arinos
