HARIE.ID | TAKENGON – Puluhan masyarakat dari Kecamatan Ketol mendatangi Gedung DPRK Aceh Tengah untuk menyuarakan kekecewaan atas belum tertanganinya lubang raksasa dan tanah longsor di kawasan Pondok Balik.
Aksi tersebut berlangsung di halaman kantor dewan, di tengah berlangsungnya audiensi lain di ruang sidang terkait relaksasi kredit MCF dan FIF.
Masyarakat menilai penanganan bencana berjalan lamban dan penuh janji tanpa realisasi.
Lubang besar yang mengancam badan jalan dan tanaman hingga rumah warga hingga kini belum ditangani secara tuntas, sementara akses alternatif belum tersedia.
Akibatnya, sejumlah desa terdampak masih terisolasi dan aktivitas warga belum kembali normal.
“Janji-janji sudah sering kami dengar, tapi tidak ada yang beres. Sampai hari ini jalan alternatif pun belum ada,” ujar Agusdianto, Selasa 03 Maret 2026.
Kata dia, kondisi di Pondok Balik tidak hanya memutus akses transportasi, tetapi juga mengancam keselamatan warga.
Beberapa kampung di Kecamatan Ketol bahkan disebut perlu direlokasi akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025 lalu.
Warga saat itu mendesak seluruh anggota dewan hadir menemui massa. Mereka menyayangkan belum satu pun perwakilan legislatif muncul, padahal informasi longsor telah tersebar luas, bahkan hingga diberitakan media Arab Saudi.
“Kami minta semua anggota DPRK hadir hari ini. Jangan hanya diam di balik ruangan,” katanya.
“Kalau tidak segera diatasi, terutama memindahkan aliran air di lokasi itu, kami akan pindah ke Bener Meriah. Karena Pemkab kami, dewan kami lemah. Kami bayar retribusi dari hasil pertanian, tapi kami dibiarkan. Mau menunggu berapa lagi korban jiwa atas musibah ini,” ucapnya warga lainnya dengan lantang.
Kecamatan Ketol sendiri dikenal sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah, terutama dari sektor retribusi hasil tanaman dan pertanian.
Ironisnya, menurut warga, kontribusi tersebut belum sebanding dengan perhatian dan kecepatan penanganan infrastruktur saat bencana terjadi.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, mulai dari penanganan darurat, pembangunan jalan alternatif, hingga kajian relokasi permanen bagi kampung-kampung yang berada di zona rawan.
Hadir menemui massa Ketua DPRK Fitriana Mugie, Wakil Ketua, Hamdan, dan Fauzan, Azhari, Kasman.
Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Kalaksa BPBD Andalika, Kadis PUPR, Pijas Visara dan Kadis Perkim, Iwan Januari.
Masyarakat saat itu meminta dihadirkan dinas tekhnis, serta Bupati, Haili Yoga dan Wakil Bupati Muchsin Hasan hingga Sekda, Mursyid.
Laporan | Karmiadi
