HARIE.ID | TAKENGON — Di balik jabatan strategis sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah yang kini diemban secara definitif, tersimpan perjalanan panjang pengabdian birokrasi yang ditempuh Gunawan Putra dengan konsisten dan ketekunan.
Bupati Aceh Tengah mempercayakan urusan keuangan daerah secara penuh kepadanya bersama 13 Eselon II lainnya, Senin 19 Januari 2026 di Gedung Ummi Pendopo.
Kepercayaan itu adalah pengakuan atas rekam jejak karier yang dibangun melalui tahapan-tahapan struktural yang sarat tanggung jawab.
Gunawan Putra dikenal sebagai aparatur sipil negara yang tumbuh dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah.
Sejak awal pengabdian, ia telah bersentuhan langsung dengan kerja-kerja administratif yang menjadi tulang punggung roda pemerintahan.
Dari ruang kerja sederhana hingga meja pengambilan keputusan, proses panjang tersebut membentuk pemahamannya terhadap tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, khususnya di bidang keuangan daerah.
Tahap awal perjalanan karier Gunawan Putra ditandai dengan keterlibatannya dalam urusan administrasi dan pelayanan internal pemerintahan.
Pada fase ini, ia banyak berkutat dengan pekerjaan teknis yang menuntut ketelitian tinggi, kedisiplinan administrasi, serta pemahaman regulasi yang terus berkembang.
Pria kelahiran 14 Desember 1977 itu memulai karir di staf bagian kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Aceh Tengah pada Juli tahun 1997 hingga masih berstatus CPNS saat itu.
Di bulan Juni tahun 1998 (masih di jabatan yang sama) ia didapuk sebagai PNS resmi.
Pengalaman tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun cara pandang profesional terhadap birokrasi.
Ia tidak hanya memahami prosedur kerja, tetapi juga dinamika organisasi pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Dalam sejumlah penugasan awal, Gunawan Putra dikenal sebagai sosok yang rapi dalam administrasi dan konsisten dalam menjalankan tugas.
Karakter ini kemudian menjadi ciri yang melekat sepanjang perjalanan kariernya di pemerintahan daerah.
Seiring waktu, kepercayaan pimpinan terus mengalir. Gunawan Putra mulai menduduki jabatan struktural yang lebih strategis, khususnya pada unit-unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, keuangan, dan administrasi pemerintahan.
Tepat di Maret 2003 ia dipercaya sebagai staf bagian keuangan Sekdakab Aceh Tengah. di Bukan Juli Tahun 2008 ia menjabat sebagai staf dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
di Bulan Januari Tahun 2012 ia didapuk sebagai Kasi penyusunan anggaran pada dinas tersebut hingga berganti nomenklatur menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Tahun 2013.
Di Tahun 2017 Alumni SDN 7 Takengon Tahun 1990 itu masih menjabat sebagai Kasi penyusunan anggaran pada BPKK Aceh Tengah dengan golongan karie IV.a.
Alumnus SMPN 1 Takengon tahun 1993 itu selanjutnya dipercaya menduduki jabatan Kabid Anggaran di BPKK Aceh Tengah tahun 2020.
Pada tahap ini, perannya tidak lagi sebatas pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pengendali dan pengambil keputusan pada level tertentu.
Ia terlibat dalam proses penyusunan anggaran, pengendalian belanja, serta pelaporan keuangan yang menuntut ketepatan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pengalaman lintas jabatan ini memperkaya perspektifnya tentang pengelolaan keuangan daerah.
Lulusan SMKN 1 Takengon (SMEA) tahun 1996 itu memahami keuangan bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karier nya semakin mengerucut pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Ia dipercaya menduduki posisi-posisi yang berkaitan langsung dengan tata kelola fiskal pemerintah kabupaten.
Dalam peran tersebut, ia berkontribusi pada penguatan sistem administrasi keuangan, penatausahaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan daerah.
Tantangan yang dihadapi tidak sederhana, mengingat tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi.
Namun justru pada fase inilah kapasitas profesional alumnus D-III kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta tahun 2002 itu teruji.
Dengan pengalaman birokrasi yang matang, ia mampu menyeimbangkan antara kepatuhan regulasi dan kebutuhan operasional pemerintahan.
Selain aspek teknis, perjalanan karier Gunawan Putra juga dibentuk oleh nilai-nilai kepemimpinan dan integritas.
Dalam setiap jabatan yang diemban, ia dikenal menjaga etika birokrasi dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.
Sikap ini menjadi penting, terutama dalam jabatan-jabatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, di mana akuntabilitas dan kepercayaan publik menjadi taruhan utama.
Di tahun 2020 tersebut, ia digeser menjabat sebagai Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada BPKK Aceh Tengah tepat di bulan Desember.
Pengalaman panjang menghadapi dinamika internal pemerintahan membentuk karakter kepemimpinan yang tenang, sistematis, dan berbasis aturan.
Akumulasi pengalaman tersebut akhirnya bermuara pada kepercayaan besar yang diberikan oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga dengan menempatkan sebagai Sekretaris di instansi tersebut di Oktober 2025 lalu.
Tak hanya itu, Alumni S-I Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Gajah Putih Takengon tahun 2005 itu mulai lebih gemilang, ia ditunjuk sebagai Plt BPKK Aceh Tengah oleh Bupati Haili Yoga.
Kini mahasiswa yang diwisuda dengan gelar M.SI besutan S-2 Akuntansi USK Banda Aceh tahun 2011 itu didapuk sebagai Kepala BPKK Aceh Tengah definitif.
Haili Yoga resmi melantik Gunawan Putra sebagai Kepala BPKK Aceh Tengah secara definitif. Jabatan ini menempatkannya sebagai aktor kunci dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai Kepala BPKK, Gunawan Putra bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
Tugas ini menuntut sinergi lintas perangkat daerah serta ketepatan dalam menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam kebijakan fiskal yang efektif.
Pelantikan tersebut juga mencerminkan keyakinan pimpinan daerah bahwa rekam jejak birokrasi yang panjang dan berjenjang merupakan modal utama dalam memimpin organisasi strategis seperti BPKK ditambah lagi dengan pendidikan dan pelatihan yang dia lakukan.
Dengan jabatan definitif yang kini diemban, tantangan yang dihadapi Gunawan Putra tidak ringan. Pengelolaan keuangan daerah dituntut semakin transparan, adaptif terhadap regulasi baru, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan daerah pasca bencana hidrometeorologi.
Namun, pengalaman panjang yang telah dilalui menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan tersebut.
Perjalanan karier yang ditempuh dari level teknis hingga struktural puncak memberikan pemahaman utuh tentang sistem dan dinamika pemerintahan daerah.
Dibawah kepemimpinan Gunawan Putra, pengelolaan keuangan daerah diharap semakin tertib, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Gunawan Putra saat dikonfirmasi Harie.id menyampaikan, amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme.
“Pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar soal angka dan administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik serta keberlangsungan pembangunan daerah. Amanah ini akan saya jalankan dengan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Gunawan, Selasa 20 Januari 2026.
Ia menegaskan, BPKK memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan fiskal kepala daerah dapat diterjemahkan secara tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Sinergi antar perangkat daerah menjadi hal utama. Keuangan daerah harus mampu menjadi instrumen yang mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Gunawan Putra juga menekankan pentingnya kerja kolektif di internal BPKK serta dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tata kelola keuangan daerah Aceh Tengah semakin tertib dan profesional.
“Ini amanah besar, mohon do’anya,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
