HARIE.ID | TAKENGON — Lewat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Silihnara sejumlah persoalan krusial mencuat.
Sejumlah persoalan strategis seperti, pemanfaatan Kampus IAIN Takengon di Kampung Mulie Jadi, nasib jalan elak Angkup – Genting yang tak kunjung terealisasi hingga percepatan peralihan Puskesmas Silihnara ke BLUD.
Warga disana mempertanyakan optimalisasi gedung megah yang dibangun dengan anggaran besar, namun dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Anggaran yang digelontorkan besar, tapi aktivitas perkuliahan belum berjalan optimal di sana,” ujar salah satu peserta Musrenbang, Rabu 11 Februari 2026.
Suasana forum sempat mencair ketika sejumlah reje (kepala desa) berguyon, “Mungkin bisa dialihfungsikan untuk kantor desa,” kelakar mereka yang disambut senyum peserta lain.
Informasi yang dihimpun, Rektor IAIN Takengon, Prof Ridwan, sebelumnya menyampaikan, pada awal kepemimpinannya, mahasiswa masih mengikuti perkuliahan di pusat kota.
Alasannya, prasarana pendukung di kampus Genting Gerbang, Silihnara, belum terpenuhi secara maksimal.
Fahrijal menilai, persoalan ini perlu duduk bersama antara pemerintah daerah dan pihak kampus agar ada kepastian arah kebijakan.
“IAIN adalah aset pendidikan strategis bagi Aceh Tengah. Jangan sampai gedung berdiri megah, tapi denyut akademiknya belum terasa. Ini harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Selain kampus, warga juga menyoroti pembangunan jalan elak Angkup – Genting sepanjang kurang lebih dua kilometer yang menghubungkan pusat Kota Angkup ke jalan provinsi di Desa Genting Gerbang.
Jalan ini dinilai vital karena menghubungkan tiga Kecamatan, Silihnara, Rusip, dan Celala.
“Masyarakat sudah sering mengusulkan dalam Musrenbang, tapi belum ada realisasi atau kabar baik hingga hari ini,” kata seorang peserta.
Bagi warga, jalan tersebut bukan sekadar akses alternatif, melainkan urat nadi mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat lintas Kecamatan.
Menanggapi hal itu, Politisi besutan Prabowo Subianto ini menyebut, usulan berulang tanpa tindak lanjut hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik.
Selain itu, menyeruak percepatan proses Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Puskesmas Silihnara sebagai kebutuhan mendesak. Hal itu kata mereka demi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Proses BLUD Puskesmas Silihnara harus dipercepat. Dengan status BLUD, manajemen keuangan akan lebih fleksibel, pelayanan bisa lebih cepat, dan kebutuhan operasional tidak lagi terhambat prosedur yang berbelit,” tegas Fahrijal.
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi Silihnara sebagai wilayah yang terus berkembang membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang adaptif dan responsif.
“Kita ingin masyarakat mendapat pelayanan yang prima. Jangan sampai karena persoalan administratif, pelayanan kesehatan menjadi lambat,” katanya.
Lebih jauh, Fahrijal berharap eksekutif lebih terbuka dengan masyarakat.
“Kalau usulan sudah berulang kali, maka harus ada kejelasan, apakah terkendala anggaran, perencanaan, atau kewenangan. Pemerintah wajib transparan dan mencari solusi,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
