TAKENGON | HARIE.ID – Ketua Perlibas, Sadikin Arisko, menilai persoalan paling mendasar yang membelit RSUD Datu Beru Takengon bukan semata menyangkut manajemen, melainkan buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penilaian itu disampaikan menyusul langkah Bupati Aceh Tengah yang berkantor langsung di rumah sakit untuk membenahi berbagai persoalan yang terjadi.
Menurut Sadikin, Perlibas telah beberapa kali melakukan audiensi dengan pihak RSUD Datu Beru. Dari setiap pertemuan itu, keluhan mengenai pelayanan selalu menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan oleh pasien maupun keluarga pasien.
“Lebih dari tiga kali kami melakukan audiensi di RSUD Datu Beru. Dari setiap pertemuan tersebut, persoalan yang paling sering mencuat adalah pelayanan. Keluhan terus bermunculan, baik dari pasien maupun keluarga pasien,” ujar Sadikin lewat keterangan tertulisnya yang diterima Harie.id, Sabtu 11 Juli 2026.
Ia mengapresiasi langkah Bupati Aceh Tengah yang turun langsung ke RSUD Datu Beru sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Namun, menurutnya, perhatian pemerintah daerah juga harus diarahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap bidang pelayanan agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati yang berkantor di RSUD Datu Beru. Namun, berdasarkan pemantauan kami selama dua tahun terakhir, persoalan terbesar di rumah sakit ini adalah pelayanan. Karena itu, Bupati juga perlu mempertanyakan selama ini Wakil Direktur Bidang Pelayanan berkantor di mana dan bagaimana pengawasan terhadap kinerjanya. Kami memiliki bukti-bukti terkait buruknya pelayanan di instansi tersebut dan siap mempertanggungjawabkannya,” katanya.
Selain pelayanan, Sadikin menilai berbagai konflik internal yang terjadi di RSUD Datu Beru juga layak menjadi perhatian mendesak.
Ia menduga sejumlah persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola di bidang pelayanan sehingga diperlukan evaluasi secara komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia berharap kehadiran Bupati Aceh Tengah di RSUD Datu Beru benar-benar berorientasi pada pembenahan sistem pelayanan kesehatan, bukan dipengaruhi kepentingan politik maupun propaganda pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda jabatan.
“Kami berharap langkah Bupati di RSUD Datu Beru benar-benar bertujuan membenahi pelayanan demi kepentingan masyarakat luas. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan nyawa manusia. Jangan sampai termakan propaganda oknum yang mengejar jabatan,” katanya.
Sadikin berharap, DPRK Aceh Tengah mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru.
“Jangan sampai DPRK hanya menjadi penonton. Sebagai lembaga pengawas, DPRK harus aktif memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru berjalan dengan baik, karena rumah sakit merupakan institusi vital yang menyangkut keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
| REL
