HARIE.ID | TAKENGON – Fraksi Gerindra DPRK Aceh Tengah melalui juru bicaranya, Asmayanti, menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyoroti adanya penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp26,67 miliar dari proyeksi awal, yang semula Rp1,386 triliun lebih menjadi Rp1,360 triliun lebih.
Fraksi ini menegaskan, penurunan itu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Fraksi kami meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan kembali penerimaan daerah di sisa tahun anggaran ini,” ujar Asmayanti, Rabu 24 September 2025.
Sementara itu, Fraksi Gerindra juga mencermati adanya kenaikan belanja daerah sebesar Rp6,31 miliar.
Namun, menurut politisi Partai besutan Prabowo Subianto ini, peningkatan tersebut bukan mencerminkan efisiensi, melainkan hanya berupa pergeseran anggaran antar unit organisasi dan kegiatan.
“Perubahan APBK harus dipastikan benar-benar dialokasikan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik,” katanya.
Terkait defisit anggaran sebesar Rp73,54 miliar, Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menutup sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan.
Meski demikian, fraksi meminta kejelasan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan, apakah berasal dari SiLPA tahun lalu atau sumber lain.
“Hal ini penting agar pembiayaan tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang,” tambah Asmayanti.
Lebih jauh, Fraksi Gerindra tetap memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBK 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun, dengan catatan strategis agar pemerintah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Adapun rekomendasi Fraksi Gerindra antara lain, meningkatkan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah.
Mengoptimalkan PAD di sisa tahun berjalan, melakukan komunikasi transparan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran, segera mengisi kekosongan jabatan eselon III dan IV.
Memastikan pemenuhan layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan sosial, menindaklanjuti setiap pandangan fraksi agar terintegrasi dalam APBK tahun berikutnya.
“Aspek transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Fraksi kami berharap catatan ini menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan APBK tahun-tahun mendatang,” pungkas Asmayanti.
Laporan | Karmiadi
