HARIE.ID | TAKENGON – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Aceh Tengah mengaku kecewa terhadap sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh yang dinilai abai dan tidak berpihak kepada wilayah tengah Aceh pasca bencana Aceh–Sumatera Utara.
Pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tengah dan Bener Meriah, menurut GMNI, dua kabupaten tersebut dilaporkan terisolasi hampir selama dua pekan.
Kondisi itu berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi masyarakat, mulai dari lumpuhnya distribusi kebutuhan pokok hingga kerugian besar pada komoditas unggulan petani di dataran tinggi Gayo.
Tak hanya itu, sejumlah desa terdampak hingga kini masih terisolasi akibat akses jalan yang belum pulih.
Situasi tersebut memperparah beban masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari bencana.
Ketua GMNI DPC Aceh Tengah, Saparuda, menegaskan PUPR Aceh telah gagal menjalankan amanah publik.
Ia menilai pimpinan dinas tidak menunjukkan tanggung jawab dan kecepatan dalam menangani ruas jalan provinsi yang rusak parah akibat bencana.
“Kinerja Kadis PUPR Aceh sangat lambat. Dari hasil tinjauan kami di lapangan, tidak terlihat keseriusan dalam penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi,” kata Saparuda, Selasa 23 Desember 2025.
Lebih ironis lagi kata dia, GMNI menemukan fakta di sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Aceh Tengah, tidak satu pun alat berat milik PUPR Aceh yang dikerahkan.
“Kami hanya mendapati alat berat dari PUPR dan BPBD Aceh Tengah yang bekerja dengan segala keterbatasan. Seharusnya PUPR Aceh hadir dan berada di garda terdepan untuk memulihkan akses jalan di wilayah ini,” tegasnya.
Saparuda menambahkan, hingga kini masih terdapat enam desa yang terisolasi akibat ruas jalan provinsi Bintang–Simpang Kraf yang belum juga diperbaiki.
“Jika Akses jalan Bintang – sp.kraf ini terbuka, maka akses ke ruas jalan Waq – Kala Ili Jamat terdapat 5 desa bisa di akses serta akses Kabupaten Gayo Lues juga sudah bisa di lalui,” kata Saparuda.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bukti lemahnya respons PUPR Aceh terhadap penderitaan masyarakat wilayah tengah.
Atas dasar itu, GMNI DPC Aceh Tengah secara tegas meminta Gubernur Aceh untuk segera mencopot Kepala Dinas PUPR Aceh dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi tersebut.
“Kami menilai Kadis PUPR Aceh tidak mampu bekerja untuk kepentingan rakyat Aceh. Evaluasi total harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkas Saparuda.
GMNI menegaskan, pemulihan akses jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat, keberlanjutan ekonomi daerah, serta kehadiran negara di saat rakyat berada dalam kondisi paling rentan.
Laporan | Karmiadi
