HARIE.ID | TAKENGON — Dinas Pariwisata Aceh Tengah mengambil langkah hati-hati sebelum menggelar event bergengsi Pacuan Kuda Tradisional dalam rangka HUT ke-449 Kota Takengon.
Pasca kegiatan public hearing yang digelar di Gedung Oproom Setdakab, arah pelaksanaan event kini menunggu keputusan akhir Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga pasca diskusi.
Forum strategis ini dihadiri Wakil Bupati Muchsin Hasan, unsur DPRK, TNI-Polri, serta puluhan tokoh masyarakat. Sedikitnya 49 perwakilan lintas unsur diundang untuk memberikan pandangan terhadap event budaya yang menjadi ikon Tanoh Gayo tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Erwin Pratama, menyebut, pacuan kuda sejatinya telah dijadwalkan pada Februari lalu.
Namun kondisi bulan Ramadan serta bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah memaksa agenda itu ditunda.
“Anggaran sudah disiapkan sejak 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026. Kami diberi kepercayaan sebagai penyelenggara, namun kami tidak ingin event ini justru menimbulkan persepsi negatif, terutama terkait tata kelola keuangan maupun situasi daerah,” ujar Erwin, Jum’at 17 April 2026.
Ia mengakui, hasil uji publik menunjukkan masih adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya dikaitkan dengan kondisi pascabencana.
Karena itu, pihaknya memilih membuka ruang dialog agar keputusan yang diambil tidak memicu polemik baru.
“Kami tidak ingin event ini menjadi pemicu perpecahan. Justru harus menjadi momen pemersatu,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, menyoroti dinamika yang berkembang.
Ia menyebut, waktu pelaksanaan menjadi isu utama, apakah digelar dalam waktu dekat atau ditunda hingga momentum Agustus bertepatan dengan perayaan HUT RI.
Menurutnya, kondisi alam saat ini belum sepenuhnya stabil. Curah hujan tinggi masih berpotensi memicu longsor susulan, sementara sejumlah akses vital masih dalam tahap perbaikan, termasuk jembatan darurat yang menghubungkan beberapa desa.
“Masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk memperkaya pertimbangan. Kita tidak hanya bicara event, tapi juga keselamatan dan kesiapan daerah,” ujar Muchsin.
Di akhir forum, ia berujar, keputusan final sepenuhnya berada di tangan kepala daerah. Ia meminta seluruh pihak dapat menerima apapun hasil yang akan ditetapkan.
“Apapun keputusan pimpinan daerah nantinya, mari kita hormati bersama. Ini demi kebaikan Aceh Tengah,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pariwisata akan membentuk tim kecil untuk merumuskan rekomendasi akhir, termasuk menjaring aspirasi dari tokoh -tokoh yang belum sempat hadir.
Laporan | Karmiadi
