Data Disdukcapil mengungkap 13.542 perempuan di Aceh Tengah menjadi tulang punggung keluarga. DPRK soroti perlunya kebijakan berpihak dan perlindungan sosial.
HARIE.ID | TAKENGON – Fakta sosial menyeruak dalam rapat kerja Komisi A DPRK Aceh Tengah bersama mitra kerja saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025.
Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengungkap, sebanyak 13.542 perempuan di daerah penghasil kopi arabika terbaik dunia itu kini menjadi tulang punggung keluarga.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRK Aceh Tengah, Fahrijal Kasir, ST, itu mengurai realitas sosial di balik angka-angka kependudukan.
Dalam pemaparan Disdukcapil, per 31 Desember 2025 jumlah penduduk Aceh Tengah tercatat sebanyak 236.866 jiwa, terdiri dari 119.551 laki-laki dan 117.315 perempuan.
Sementara itu, jumlah kepala keluarga (KK) laki-laki mencapai 59.348, sedangkan KK perempuan sebanyak 13.543.
Jika digabungkan, total kepala keluarga di Aceh Tengah mencapai 72.891.
Fahrijal menilai, angka tersebut tak sekedar statistik, tapi dinamika sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah.
“Jika kita lihat angka,13 ribu lebih perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dibandingkan laki – laki. Mereka hidup mandiri tanpa pasangan. Ini bukan angka kecil, ini bukti banyak perempuan memikul beban ekonomi keluarga,” kata Fahrijal Kasir, Kamis 23 April 2026.
Ia menambahkan, kondisi tersebut harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak, terutama dalam aspek perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga akses terhadap lapangan kerja yang layak.
Menurutnya, perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi tantangan berlapis, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga akses terhadap program bantuan yang belum sepenuhnya responsif gender.
“Pemerintah tidak boleh abai. Harus hadir dengan kebijakan yang konkret, bukan hanya sekedar mencatat jumlah, tetapi memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan peluang yang adil,” ujarnya.
Fahrijal berujar, integrasi data kependudukan sangat penting dalam penyusunan program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Politisi besutan Prabowo Subianto ini berharap, hasil pembahasan LKPJ ini tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Ini harus jadi PR bersama, supaya mereka mendapat perhatian dari Pemerintah,” katanya.
“Perempuan-perempuan ini adalah Kartini masa kini. Mereka bukan hanya menjaga keluarga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di tengah berbagai keterbatasan. Ini harus kita hormati dengan kebijakan yang berpihak,” ujar Fahrijal.
Ia menegaskan, peringatan Hari Kartini seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, khususnya mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga.
“Jangan sampai semangat Kartini hanya kita peringati, tapi realitas perempuan yang berjuang justru terabaikan. Negara harus hadir memberi perlindungan dan peluang yang setara,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
