HARIE.ID | TAKENGON — DPRK Aceh Tengah dorong pihak eksekutif untuk memperbanyak alat berat, seperti excavator dan Grader.
Hal itu dikatakan Anggota Dewan, Amiruddin pasca penutupan Paripurna LKPJ Bupati tahun 2025.
Menurut Politisi besutan Surya Paloh ini, pengadaan alat tersebut merupakan kebutuhan teknis, sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari risiko bencana yang bisa datang kapan saja.
Amiruddin berujar, Kabupaten Aceh Tengah memiliki tantangan geografis dan kerawanan bencana yang tidak bisa dianggap remeh.
Dalam kondisi darurat, kecepatan respons Pemerintah menjadi penentu keselamatan warga.
“Pengadaan alat berat ini sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa lagi bergantung pada pihak ketiga saat bencana terjadi. Harus ada kesiapsiagaan dari pemerintah daerah,” ujar Amiruddin, Senin 04 Mei 2026.
Dalam rekomendasi Komisi D DPRK, dari jumlah 295 desa yang tersebar di berbagai wilayah, kebutuhan alat berat menjadi sangat krusial.
Kondisi saat ini dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah secara cepat dan efektif, terutama ketika terjadi longsor, banjir, atau bencana lainnya.
Ia juga menyinggung pengalaman pahit saat bencana hidrometeorologi melanda Aceh Tengah beberapa waktu lalu. Saat itu, keterbatasan alat berat membuat penanganan menjadi lambat dan tidak maksimal, sehingga pemerintah daerah terpaksa menyewa alat dari pihak swasta.
“Belajar dari kejadian sebelumnya, kita lihat sendiri bagaimana alat berat yang ada tidak cukup. Akhirnya harus menyewa, dan itu tentu tidak efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Ini yang tidak kita inginkan ke depan,” katanya.
Informasi yang dihimpun Harie.id, saat ini ketersediaan alat berat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih terbatas.
Di Dinas PUPR, tercatat hanya terdapat tiga unit beko, satu unit grader, satu unit trado, dan dua unit compactor.
Sementara di BPBD, tersedia dua unit alat berat, masing-masing satu loader dan satu beko ban karet.
Dengan kondisi tersebut, Amiruddin berharap rekomendasi DPRK tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini soal keselamatan warga. Ketika bencana datang, pemerintah harus hadir cepat, dan salah satu bentuk kehadiran itu adalah kesiapan alat di lapangan,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
