Channel Youtube Harie.id PodcastTonton

Sidak Pangkalan LPG 3 Kg, Wabup Muchsin Temukan Indikasi Penyimpangan Distribusi

Arinos
Wabup Muchsin Hasan saat sidak pangkalan Gas LPG 3 Kg (Foto. HR)

HARIE.ID | TAKENGON – Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur distribusi LPG 3 kilogram saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan dan agen gas di Kabupaten tersebut, Rabu 18 November 2026.

Sidak itu dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai kelangkaan gas bersubsidi yang disertai lonjakan harga di tingkat pengecer.

Dalam beberapa hari terakhir, LPG 3 kg dilaporkan dijual dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung, jauh di atas harga penjualan di sejumlah pangkalan yang berada pada kisaran Rp25.000.

Pemeriksaan diawali dari Pangkalan Hj. Tisaerah. Pemilik pangkalan menyampaikan, stok LPG 3 kg telah habis. Distribusi terakhir diterima Senin sebelumnya sebanyak 160 tabung, yang seluruhnya telah disalurkan kepada masyarakat.

Dari sejumlah pangkalan lain yang diperiksa, tim juga menemukan beberapa lokasi tidak lagi memiliki stok maupun tidak melakukan penjualan LPG 3 kg saat sidak berlangsung.

Selain memeriksa jalur distribusi, Muchsin turut menyoroti penggunaan gas bersubsidi oleh pelaku usaha. Saat mengunjungi sebuah toko roti di kawasan Kemili, ia menemukan sejumlah tabung LPG 3 kg digunakan untuk kegiatan usaha tersebut.

Pemilik usaha diimbau beralih menggunakan LPG nonsubsidi apabila omzet usahanya telah melampaui ketentuan penerima subsidi. Sesuai kriteria yang disampaikan dalam sidak, LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro dengan omzet di bawah Rp300 juta per tahun.

Pemeriksaan kemudian berlanjut ke PT Muhammad Djamil Idris, salah satu agen LPG yang membawahi 155 pangkalan di Aceh Tengah.

Pihak agen menjelaskan, alokasi distribusi yang diterima mencapai sekitar 2.000 tabung LPG 3 kg per hari. Tabung tersebut selanjutnya disalurkan langsung kepada pangkalan-pangkalan di bawah jaringan distribusinya.

Di hadapan pihak agen, Muchsin menyampaikan, pemerintah daerah menerima banyak keluhan mengenai harga gas yang melonjak di tingkat pengecer. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru harus membeli LPG dengan harga lebih mahal.

Ia juga mengingatkan pemilik kafe, restoran, homestay, dan penginapan agar menggunakan LPG nonsubsidi sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan itu, Muchsin menghubungi perwakilan Pertamina Patra Niaga, Krisna, untuk melaporkan temuan di lapangan. Ia menyebut adanya indikasi sejumlah pangkalan tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) distribusi sebagaimana mestinya.

Temuan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, termasuk dalam mempertimbangkan kelanjutan izin pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga menjadwalkan rapat koordinasi untuk membahas persoalan kelangkaan LPG bersubsidi sekaligus membenahi distribusi agar penyaluran LPG nonsubsidi dan subsidi berjalan sesuai peruntukannya.

Pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan agen dan pangkalan. Muchsin turut mengawal langsung pendistribusian LPG 3 kg di dua lokasi, yakni Kebet dan Lemah.

Di tengah proses penyaluran, ia berbincang dengan warga untuk mendengar langsung keluhan mengenai sulitnya memperoleh gas dan tingginya harga jual di tingkat pengecer.

Muchsin menegaskan, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang harus dipastikan sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap agen, pangkalan, hingga pengecer.

“Gas subsidi ini adalah hak masyarakat miskin dan usaha kecil. Jangan sampai yang berhak justru tidak kebagian, sementara yang mampu ikut memakai. Kita akan tertibkan distribusinya, kita awasi pangkalan dan pengecernya, dan kita pastikan harganya sesuai aturan. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat,” tegas Muchsin.

Pemerintah daerah berharap penertiban distribusi tersebut dapat mengakhiri praktik penjualan di atas ketentuan, mencegah penyalahgunaan LPG bersubsidi, serta memastikan masyarakat kecil tidak terus menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan distribusi.

Laporan | Karmiadi

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.

Tulis Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan.

Podcast Harie.id

Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Baitul Mal, Legalitas dan Profesionalisme Pelayanan #podcast
Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Baitul Mal, Legalitas dan Profesionalisme Pelayanan #podcast