HARIE.ID, TAKENGON | Ketua Fraksi Golkar DPRK Aceh Tengah, Agustina, menyerukan agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menolak usulan mutasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak tepat dilakukan di tengah berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang saat ini menjadi fokus utama di daerah tersebut.
Dalam pernyataannya, Agustina menyoroti bahwa pelaksanaan mutasi pejabat di Pemkab Aceh Tengah dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan memicu spekulasi negatif.
“Kami tidak ingin masyarakat memiliki asumsi lain terhadap mutasi ini, apalagi sekarang kita sedang memasuki proses yang sangat sensitif, yaitu Pilkada,” katanya, Jum’at 04 Oktober 2024.
Menurut Agustina, langkah bijak saat ini adalah menunda usulan mutasi hingga tahapan Pilkada selesai.
“Lebih baik usulan itu ditunda dulu. Mari fokus mengurus tahapan Pilkada, kecuali kalau Pilkada sudah usai,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan mutasi di tengah Pilkada hanya akan menambah beban bagi pemerintahan yang saat ini membutuhkan stabilitas dan konsentrasi penuh dalam mengawal proses demokrasi.
Agustina juga menyatakan kekhawatirannya bahwa mutasi pejabat dapat mempengaruhi kondusifitas internal pemerintahan, yang pada akhirnya akan berdampak pada jalannya Pilkada.
“Pergeseran pejabat, apalagi dalam suasana Pilkada, bisa menimbulkan efek domino yang tidak diinginkan. Ini bisa membuat suasana di dalam pemerintahan menjadi tidak stabil, dan hal ini pasti akan berdampak pada jalannya Pilkada secara keseluruhan,” katanya.
Lebih lanjut, Agustina mengingatkan bahwa mutasi di saat yang tidak tepat ini akan memicu ketidakpastian di kalangan pejabat.
“Mutasi ini bisa menciptakan kecemasan di kalangan pejabat. Jika itu terjadi, tentu akan mempengaruhi pelayanan publik dan jalannya pemerintahan, yang pada akhirnya bisa memperburuk kondisi di lapangan saat Pilkada sedang berlangsung,” lanjutnya.
Agustina juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai isu strategis terkait Pilkada, bukan malah menambah kerumitan dengan menggeser pejabat di saat-saat kritis seperti ini.
“Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan atau ada kekacauan di internal pemerintahan yang justru memperkeruh suasana di tengah kita berusaha menciptakan Pilkada yang damai dan lancar,” tegasnya lagi.
Dengan pandangan yang kuat terhadap pentingnya menjaga stabilitas, Agustina berharap Mendagri Tito Karnavian dapat melihat kondisi ini secara menyeluruh dan menolak usulan mutasi tersebut.
“Ini bukan soal kewenangan semata, tetapi soal tanggung jawab moral dan etika pemerintahan. Kita harus memastikan bahwa Pilkada berlangsung dalam suasana yang stabil dan kondusif, tanpa ada gangguan dari dalam pemerintahan sendiri,” pungkasnya.
Pernyataan Agustina ini mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap pentingnya menjaga integritas proses Pilkada di Aceh Tengah.
Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan baik dan tanpa gangguan.
Sebagai wakil rakyat, ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tetap solid dan menaruh perhatian penuh pada penyelenggaraan Pilkada, demi terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Ia mensinyalir, Pemkab Aceh Tengah lewat PJ Gubernur Aceh telah mengusulkan nama – nama yang akan dilakukan mutasi. Meski kondisi ril di tubuh pemerintahan banyak jabatan yang diisi Plt.
[ ARINOS ]
