HARIE.ID, TAKENGON | Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Takengon yang ke-448, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah seharusnya memberikan momen yang membahagiakan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Namun, sangat disayangkan, perayaan tahun ini malah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan event Fun Run 5K yang diumumkan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50 ribu rupiah.
Kegiatan ini akan diselenggarakan pada Minggu 09 Februari 2025 mendatang.
Menurut Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah, perayaan HUT Kota Takengon seharusnya menjadi momentum kebersamaan, bukan sarana untuk mengambil keuntungan dari partisipasi masyarakat.
Biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh peserta, sangat ironis jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa acara tersebut merupakan bagian dari perayaan hari jadi kota yang seharusnya berorientasi pada pemberian ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi tanpa beban finansial.
“Ini sangat lucu dan ironis. Masyarakat datang untuk merayakan hari jadi kota, tetapi mereka malah diminta untuk membayar. Kemana uang daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat? Apakah sudah habis untuk biaya SPPD,” duga Afdhal lewat keterangan tertulisnya yang diterima Harie.id, Sabtu 18 Januari 2025.
Pihak nya juga mempertanyakan alokasi anggaran untuk kegiatan yang semestinya mempererat persatuan dan kebersamaan, bukan justru membebani masyarakat dengan biaya.
Di sisi lain, HMI juga menyoroti, acara tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Menghadirkan hadiah berupa sepeda gunung, strika, kompor gas, dan kipas angin memang menarik, namun hal tersebut tetap lucu karena merayakan nya harus membayar agar dapat kupon yang berhadiah jika beruntung.
Ketua HMI Cabang Takengon-Bener Meriah ini juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan dinas terkait untuk segera mengevaluasi dan merancang kembali perayaan HUT Kota Takengon yang lebih inklusif dan tidak membebani masyarakat.
Momen penting seperti ini katanya bisa dimanfaatkan untuk mempererat tali persaudaraan dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh warga kota tanpa adanya pembatasan yang justru menciptakan kesenjangan.
“Kami mendesak agar kegiatan ini di evaluasi kembali agar pemerintah lebih bijak dalam merencanakan acara serupa. Hari jadi kota Takengon adalah milik bersama, dan kami berharap perayaan ini dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya oleh sekelompok orang yang mampu membayar biaya tertentu,” pungkas Afdhalal Gifari.
| REL
