HARIE.ID, TAKENGON | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah saat ini tengah berupaya menanggulangi defisit anggaran di tahun 2022 lalu, salah satu opsi yang tengah di lakukan adalah pemangkasan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggaran yang telah di alokasikan untuk dinas – dinas telah dilakukan pemangkasan, angka yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp20 Miliar.
“Lebih kurang Rp20 Miliar setelah dilakukan pemangkasan, upaya ini untuk menanggulangi defisit anggaran,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah, Arslan, Selasa 03 Oktober 2023.
Menurut Arslan, pengurangan yang dilakukan itu menyasar pada perjalanan dinas (SPPD) sebesar 15 persen dan biaya operasional 10 persen.
“Ada yang tidak bisa dilakukan pemangkasan, dari sejumlah OPD dan ada juga yang anggarannya lebih dari persentase yang dipangkas,” katanya.
“Defisit ini baru bisa teratasi rentang waktu 2-3 tahun ke depan, namun, secara perlahan kita terus upayakan,” jelas Arslan Abdul Wahab di ruang kerjanya.
Pada saat rapat pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK 2023 lalu, secara keseluruhan terdapat peningkatan Anggaran Pendapatan Daerah Rp22 Miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.
Anggaran itu ternyata bukan secara menyeluruh di tubuh OPD yang berpeluang meningkatkan PAD dan dapat dikelola untuk kepentingan umum.
“Tidak ada penambahan, itu khusus penambahan PAD di BLUD RSUD Datu Beru dan pendapatan dana Kapitasi JKN pada Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus,” ujar Arslan.
Perubahan beberapa waktu lalu kata dia, hanya menampung pergeseran atau kebijakan anggaran dari pemerintah pusat terkait pendanaan yang bersifat khusus.
“Waktu itu ada Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar dan lebih bayar, selisih Rp157 juta yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Menurutnya, Raqan P-ABPK itu saat ini tengah dalam proses evaluasi ke BPKA Pemerintah Aceh di Banda Aceh.
Arslan juga menyinggung terkait pendanaan untuk Pilkada 2024 mendatang. Pendanaan tersebut tentu cukup menyedot anggaran.
“Minimal sekitar Rp25 Miliar yang dicadangkan untuk penanggulangan defisit terlebih dahulu pada rancangan PPAS APBK 2024 untuk tahun 2023 ini, sampai saat ini target realisasi PAD ditaksir baru mencapai 60 persen,” jelasnya.
Arslan juga menyebut, anggaran tunda bayar tahun 2022 lalu disebut telah rampung dibayarkan, lantaran, masing – masing OPD tak lagi mengajukan permohonan pembayaran.
“Kemungkinan sudah selesai, karena tidak lagi ada pengajuan oleh dinas, hasil review utang juga waktu itu kita perkirakan berkurang dibawah Rp1 Miliar,” katanya.
Total Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.281.620.884.329. Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp.22.434.718.319,- dari APBK Murni Tahun Anggaran 2023, sehingga setelah perubahan menjadi Rp.1.281.620.884.329.
Jumlah Belanja Daerah pada Rancangan Qanun Perubahan APBK 2023 turut mengalami penambahan sebesar Rp.48.178.372.015.
Dari data itu mengalami penambahan sebesar Rp.48.178.372.015,- atau meningkat 3,71% dari APBK Murni sehingga setelah Perubahan menjadi Rp.1.299.764.538.025.
“Dari angka tersebut, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kampung termasuk dana desa saja hampir Rp280 Miliar, RSUD Rp100 Miliar, untuk dana desa kami hanya mengeluarkan rekomendasi ke KPPN Takengon, supaya syarat salur terpenuhi,” katanya.
“Khusus DAK non fisik, seperti tunjangan sertifikasi guru, BOK kesehatan, BOK KB dan DAK fisik tidak bisa digunakan untuk yang lain, ini dikelola masing – masing OPD, yang bisa digunakan untuk kepentingan umum seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil dan DAU block grant,” demikian Arslan.
Penulis | Arinos