HARIE.ID | REDELONG – Di tengah perjuangan panjang masyarakat membuka kembali akses Tajuk Enang-Enang yang terputus akibat bencana, muncul berbagai spekulasi mengenai penggunaan jalur swadaya tersebut.
Tonton Video Podcast Harie bersama Pak Sahrial disini Menjemput Kesaksian Pak Syahrial Buka Jalur Enang – Enang!
Menjawab hal itu, pelopor pembukaan akses Enang-Enang, Sahrial Abadi berujar, jalan yang dibuka masyarakat diperuntukkan bagi seluruh pengguna jalan tanpa membedakan jenis maupun status kendaraan.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah podcast yang digelar langsung di kawasan Enang-Enang, bersama Harie.id, Kamis 04 Juni 2026.
Menurut Syahrial, sejak awal pembukaan jalur alternatif tersebut tidak pernah ada aturan yang melarang kendaraan tertentu untuk melintas, termasuk kendaraan dinas pemerintah yang menggunakan plat merah.
“Jalan ini dibuka untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada larangan khusus bagi kendaraan plat merah ataupun kendaraan lainnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, akses yang dibangun secara swadaya itu lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat yang selama berbulan-bulan mengalami kesulitan akibat terputusnya jalur utama penghubung Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Syahrial juga membantah anggapan yang menyebut adanya perlakuan berbeda terhadap pengguna jalan berdasarkan warna plat kendaraan.
Menurutnya, masyarakat yang terlibat dalam pembukaan jalur hanya berfokus pada satu tujuan, yakni memastikan aktivitas warga tetap berjalan meski infrastruktur nasional belum sepenuhnya pulih.
“Tidak ada aturan yang membedakan kendaraan berdasarkan warna plat nomor. Siapa pun yang memiliki kepentingan dan membutuhkan akses bisa melintas,” ujarnya.
Meski masyarakat sedang berusaha membuka jalur alternatif secara mandiri, Syahrial menegaskan, kehadiran pemerintah tetap sangat dibutuhkan untuk menghadirkan solusi permanen.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada akses darurat yang dibangun secara gotong royong.
“Perjuangan masyarakat ini bukan untuk menggantikan peran pemerintah. Kami hanya berusaha agar masyarakat tidak terus menderita akibat putusnya akses vital ini,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
