HARIE.ID, TAKENGON | Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tengah, Kurnia Muhadi mengecam keras tindakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Tengah, Windi Darsa yang melarang wartawan masuk ke ruang utama melakukan peliputan saat pelantikan anggota DPRK periode 2024-2029.
Pelantikan yang seharusnya menjadi momen penting dan terbuka bagi publik ini justru diwarnai dengan pembatasan akses informasi yang dinilai mengangkangi undang-undang keterbukaan informasi publik.
Dalam pernyataan resminya, Muhadi menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang transparan.
“Ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Sekwan telah mengabaikan hak-hak dasar wartawan untuk meliput peristiwa penting yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahui,” kata Muhadi, Senin 26 Agustus 2024.
Wartawan hanya diijinkan meliputi di ruang A dan B, menyaksikan Videotron yang telah disiapkan pihak Sekretariat DPRK.
Di titik ini diisi oleh keluarga anggota DPRK, para Reje, Mukim dan sejumlah simpatisan yang mendukung anggota DPRK terpilih pada Pileg lalu.
“Dimana marwah wartawan, apa Sekwan yang background nya mantan Kabag Humas tidak paham tentang tupoksi wartawan,” katanya.
Lebih lanjut, pengurus PWI Aceh Tengah dalam waktu dekat akan menemui Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah, Subhandhy, untuk menyampaikan protes resmi dan meminta agar tindakan tegas diambil terhadap ulah Sekwan yang dinilai telah merugikan kebebasan pers di daerah tersebut.
Atas nama PWI Aceh Tengah, ia berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan pihak pemerintah daerah dapat menjamin keterbukaan informasi serta kebebasan pers di Aceh Tengah.
“Kami meminta Pj Bupati Subhandhy untuk segera menindaklanjuti hal ini. Tindakan Sekwan tidak hanya mencederai kepercayaan wartawan, tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang seharusnya terbuka,” kata wartawan LKBN Antara ini dengan nada lantang lewat sambungan telpon.
[ ARINOS ]
