HARIE.ID, TAKENGON | Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah nomor urut 3, Shabela Abubakar dan Eka Saputra, komitmen untuk mereformasi birokrasi kelompok tani jika terpilih dalam Pilkada 2024.
Program ini diusung sebagai upaya konkret untuk menghadirkan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kemandirian para petani, yang merupakan salah satu sektor vital perekonomian Aceh Tengah.
Shabela Abubakar menyatakan, reformasi birokrasi kelompok tani akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan mereka, karena banyaknya kendala yang dihadapi petani akibat proses administrasi dan distribusi yang rumit.
Menurutnya, kelompok tani harus terdata dan terstruktur dengan baik secara administrasi agar memudahkan dalam pemantauan dan distribusi kebutuhan pertanian.
“Kami akan memastikan setiap kelompok tani di Aceh Tengah memiliki identitas administrasi yang jelas dan terintegrasi dengan sistem e-government di bidang pertanian. Langkah ini memungkinkan pemerintah untuk memantau langsung kebutuhan petani, terutama pupuk, agar dapat diterima sesuai peruntukannya tanpa hambatan,” kata Shabela Abubakar, Sabtu 02 November 2024.
Shabela menekankan, upaya ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi para petani, terutama dalam hal pengadaan pupuk dan bahan penunjang produksi pertanian lainnya.
“Kami sering mendengar keluhan dari para petani terkait sulitnya akses ke pupuk, terutama pada saat dibutuhkan. Melalui program ini, kami berupaya agar pupuk bisa langsung sampai ke rumah-rumah petani tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. Ini adalah langkah agar petani bisa fokus bekerja di ladang tanpa terhambat masalah distribusi,” tambahnya.
Program ini, jelas Shabela, bagian dari upaya menyelaraskan program pemerintah daerah dengan kebijakan nasional yang menargetkan reformasi kelompok tani secara menyeluruh.
Dengan integrasi administrasi yang baik, pemerintah akan dapat mengidentifikasi kebutuhan petani secara lebih akurat dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Ini juga akan mendorong terciptanya database kelompok tani yang lengkap, sehingga berbagai kebijakan untuk pengembangan pertanian dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Sementara itu, Eka Saputra, calon Wakil Bupati Aceh Tengah menyoroti pentingnya reformasi ini untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan petani.
Menurutnya, reformasi kelompok tani yang terstruktur tidak hanya membantu petani dalam mendapatkan bantuan dengan lebih mudah, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam proses distribusi bantuan pertanian.
“Kami ingin memastikan setiap petani mendapat akses yang sama dan bantuan sesuai peruntukannya. Pemerintah harus hadir dengan birokrasi yang ramah dan cepat, yang memudahkan, bukan malah membebani mereka,” kata Eka.
Selain itu, Eka menjelaskan, reformasi birokrasi ini juga mencakup penyuluhan dan pelatihan yang akan diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas petani.
“Kami tidak hanya berfokus pada distribusi kebutuhan pertanian, tetapi juga akan melakukan pendampingan kepada petani agar mereka dapat berkembang. Melalui pelatihan-pelatihan ini, diharapkan petani akan lebih mandiri dan mampu mengoptimalkan hasil produksi mereka,” lukasnya.
Eka menegaskan, pihaknya akan mengawal langsung pelaksanaan program ini agar dapat berjalan sesuai dengan visi mereka dalam meningkatkan taraf hidup petani.
“Kami berkomitmen untuk membangun sistem birokrasi yang mendukung petani, bukan hanya sekedar janji. Kami yakin, dengan reformasi ini, kesejahteraan petani akan meningkat, dan pada akhirnya akan turut mendongkrak perekonomian Aceh Tengah secara keseluruhan,” ujar politisi Partai besutan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ini.
Reformasi birokrasi kelompok tani yang diusung Shabela-Eka ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan kompleks yang selama ini dihadapi petani Aceh Tengah, sekaligus menjadi langkah konkret dalam membangun sektor pertanian yang mandiri, modern, dan sejahtera.
[ ARINOS ]
