HARIE.ID, TAKENGON | Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah, Afdhalal Gifari, mengkritik keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah untuk hanya menyelenggarakan satu kali debat publik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menurutnya, alasan seperti keterbatasan waktu dan kesibukan mencerminkan lemahnya profesionalisme KIP dalam melaksanakan tugas.
“KIP adalah lembaga yang bekerja secara kolektif berdasarkan pembagian divisi. Alasan kesibukan menunjukkan kurangnya manajemen waktu dan koordinasi internal,” ujar Afdhalal lewat siaran pers nya yang diterima Harie.id, Rabu 20 November 2024.
Kata Afdhalal, pelaksanaan debat publik tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab KIP, karena teknis kegiatan tersebut ditangani pihak ketiga dan dananya sudah jelas.
Afdhalal juga merinci, bahwa kesalahan ini bukan kali pertama dilakukan oleh KIP Aceh Tengah.
“Ini adalah kekeliruan yang berulang. Keputusan sepihak seperti ini hanya menunjukkan bahwa KIP tidak belajar dari pengalaman sebelumnya,” katanya.
Ia menilai, dengan keputusan yang dianggap sepihak ini, KIP Aceh Tengah telah merugikan masyarakat yang berhak atas proses demokrasi yang sehat dan cerdas.
Lebih lanjut, Afdhalal menantang KIP Aceh Tengah untuk memberikan penjelasan terkait keputusan tersebut.
“Kami butuh informasi lengkap terkait ide dan gagasan calon pemimpin Aceh Tengah ke depan. Jika tidak ada media seperti debat publik yang dihadirkan, apakah kami harus mendatangi kantor bapak di kecamatan Pegasing untuk mencari informasi itu secara langsung,” timpalnya.
Afdhalal juga meminta KIP Aceh Tengah mengevaluasi kebijakan ini dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kualitas pemilu.
“Masyarakat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Pemilu bukan hanya soal prosedur, tetapi tentang menciptakan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya.
[ REL ]
