HARIE.ID, TAKENGON | Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Tengah, Wahdi, MS, mengaku sangat memahami kondisi rill yang sedang dihadapi tenaga honorer di lingkungan Kemenag, utamanya adalah Guru Raudhatul Athfal swasta.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama tenaga honorer di Gedung DPRK Aceh Tengah, Kamis 30 Januari 2025.
“Kalau kami berhak menandatangani, saya akan tanda tangan,” ujar Wahdi, menunjukkan komitmennya untuk membantu tenaga honorer.
Namun, menurut Wahdi, hingga saat ini belum ada regulasi yang memungkinkan pengangkatan tenaga honorer secara langsung.
Kemenag kata nya, telah mengusulkan beberapa madrasah di Aceh Tengah untuk dinegerikan, tetapi usulan tersebut ditolak di tingkat pusat.
“Ketika kami bercerita langsung di pusat, hasilnya belum ada. Proses di Kemenag memang panjang,” lukasnya.
Lebih lanjut, Wahdi menjelaskan, meskipun seseorang lulus seleksi, penempatan kerja bisa menjadi tantangan tersendiri.
“Di Kemenag itu, kalau lulus jadi persoalan karena tempat kerjanya bisa di luar daerah, seperti Simeulue atau Subulussalam,” ujarnya.
Sistem digitalisasi dalam proses rekrutmen juga menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga honorer Kemenag .
Setiap pegawai di bawah naungan Kemenag memiliki akun online yang mencatat riwayat pendaftaran mereka.
“Kita sudah mendaftar CPNS, ketika gagal, kita tidak bisa lagi masuk PPPK. Itu sudah diatur dalam sistem,” jelasnya.
Meskipun demikian, Kemenag tidak membatasi apakah seorang tenaga pendidik berasal dari madrasah negeri atau swasta.
“Kami tidak membatasi. Sekarang semua sudah digitalisasi, jadi keputusan akhir ada di sistem,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wahdi meminta para tenaga honorer di naungan Kemenag untuk tetap semangat dan tidak menyerah.
“Jangan sampai ada kata-kata, resain, sejak tahun 2005 tidak ada lagi sistem pengangkatan. Kalau bapak – ibu keluar, memang itu hak kalian. Tapi kalau tiba-tiba ada regulasi baru, itu bisa jadi penyesalan,” ujarnya.
Terkait tenaga pendidik di Raudhatul Athfal (RA), Wahdi menegaskan, saat ini tidak ada proses penegerian untuk RA. Namun, Kemenag berupaya mencari solusi terbaik bagi guru RA agar tetap terakomodasi dalam sistem pendidikan di bawah Kemenag.
“Di pusat, madrasah swasta dianggap mampu secara mandiri, sehingga banyak yang tidak disetujui untuk dinegerikan. Ada daya tarik tersendiri dari sekolah swasta, sehingga pemerintah menilai mereka bisa bertahan,” ungkapnya.
Wahdi juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Kemenag Aceh Tengah telah meloloskan, sebanyak 348 orang tenaga pendidikan dari proses seleksi yang didanai Kemenag. Saat ini, terdapat 101 peserta yang masuk dalam sistem.
“Ini bentuk kepedulian kami. Teruslah bekerja dengan niat ikhlas, pasti ada jalan keluarnya,” pungkasnya.
| ARINOS
