HARIE.ID, TAKENGON | Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tampaknya akan menjadi salah satu episode menarik dalam kepemimpinan Haili Yoga dan Muchsin Hasan.
Dengan janji profesionalisme dan penyegaran birokrasi, sang duet pemimpin ini menegaskan tak ada ruang bagi politik praktis dalam penempatan jabatan.
Sejak awal dilantik pada 18 Februari 2025, Haili Yoga sudah menegaskan bahwa ia dan wakilnya adalah “pelayan rakyat.”
Itu artinya, seluruh aparatur pemerintahan juga harus bekerja dalam satu visi, melayani masyarakat dengan baik.
Namun, dalam praktiknya, kata “pelayan” sering kali multitafsir. Jika semua harus “satu server” dengan pimpinan, apakah ini berarti loyalitas lebih diutamakan dibandingkan kompetensi?
Apakah endingnya lebih sibuk mencari ‘koneksi jaringan’ ketimbang meningkatkan kinerja.
Pada apel gabungan di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah, Haili Yoga menegaskan prinsipnya dalam melakukan rotasi dan mutasi pegawai.
“Jangan bercita-cita jadi kepala dinas, ada waktunya nanti. Lihat kemampuan kita dulu, baru diuji,” ujarnya, Kamis 06 Maret 2025.
Pernyataan ini tentu menarik. Apakah ini sinyal bahwa kesempatan promosi jabatan akan diberikan secara adil berdasarkan kompetensi? Atau justru sebaliknya, pejabat harus ‘bersabar’ menunggu restu dari atasan, terlepas dari kapabilitasnya?
Dalam pertemuan tersebut, Haili Yoga menyebut, dirinya akan memastikan rotasi dan mutasi berjalan dengan adil. Ia mengklaim telah mengantongi data pegawai yang layak dipindahkan, baik karena sudah terlalu lama di satu tempat atau karena kinerjanya tidak memuaskan.
“Kalau ada yang sudah 8 tahun di sekolah yang sama, itu harus kita pindahkan. Sekolahnya saja sudah tidak senang dengan kepala sekolahnya, apalagi kepala sekolahnya,” katanya menyinggung kinerja Kepsek yang dinilai telah berkarat di salah satu lembaga pendidikan.
Haili Yoga juga menyinggung soal kebiasaan pegawai yang lebih suka ‘menghangatkan meja warung kopi’ daripada bekerja di kantor.
“Ada oknum pegawai selalu ngopi di luar kantor di jam kerja, dor ngupi nge ruhul ulak, (Selalu Ngopi, Udah Dzuhur Pulang – Red),” sindirnya.
Kalimat ini tentu bisa dimaknai sebagai peringatan keras bagi ASN yang abai terhadap tugasnya.
Haili Yoga menegaskan, mutasi atau rotasi jabatan yang akan dilakukan adalah sah dan berbasis data. “Rotasi dan mutasi ini halal,” ucapnya.
Namun, kata “halal” dalam konteks ini tentu bukan sekadar label. Kehalalan rotasi bukan hanya soal administratif, tetapi juga soal keadilan dan hasil sebuah produk yang diciptakan.
Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi alat untuk ‘menyesuaikan formasi’ sesuai kepentingan tertentu.
Ia juga menyebut, kepala dinas tak perlu merasa terbebani jika ada bawahannya yang tak memahami tugas dan fungsi (tupoksi).
“Kadis tak perlu beban jika ada Kabid atau Kasi yang tak paham tupoksi-nya, (i selesen renye – red Gayo), laporkan ke saya, tapi jangan fitnah,” ucapnya.
Mutasi dan rotasi memang hal yang wajar dalam pemerintahan. Namun, yang menjadi ujian adalah bagaimana kebijakan ini benar-benar berbasis pada profesionalisme, bukan sekadar strategi menata barisan.
Apakah kebijakan ini benar-benar ‘halal’ tanpa unsur politik? Ataukah hanya ‘halal’ bagi mereka yang satu frekuensi.
Sejatinya, seorang pemimpin tidak cukup hanya hadir di tengah pegawai, tetapi juga harus hadir dalam kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
| ARINOS
