HARIE.ID, TAKENGON | Ketua Komisi A DPRK Aceh Tengah, Fahrijal Kasir, menegaskan pentingnya keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan RPJMD nasional dan provinsi.
Hal tersebut ia sampaikan usai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten dan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Bappeda Aceh Tengah di Op-room Setdakab, Rabu 19 Maret 2025.
Menurut Fahrijal, dokumen RPJMD kali ini memiliki keunikan tersendiri karena merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun saat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Haili Yoga – Muchsin Hasan.
Atas dasar itu kata Fahrijal perlu pengawalan ketat agar kebijakan yang dirancang benar-benar selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Dari forum diskusi rancangan awal RPJMD, kami mengawasi keselarasan antara RPJMD pusat, RPJMD provinsi, dan RPJMD Kabupaten. Secara umum, RPJMD Aceh Tengah sudah sejalan dengan rencana di tingkat nasional dan provinsi, tentunya dengan tetap memasukkan visi-misi unggulan bupati terpilih,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Untuk memastikan sinergi tersebut, Fahrijal mengusulkan agar Bupati segera mengirimkan tim asistensi RPJMD guna mendampingi proses penyelarasan.
“Alhamdulillah, tadi kami sudah bertemu dengan Saudara Alwin Alpina, ST, yang ternyata juga merupakan salah satu tim penyusun visi-misi bupati terpilih,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, diskusi awal telah membuahkan hasil yang positif.
“Pada forum diskusi pertama, kami sudah mengusulkan sinkronisasi dengan visi-misi Bupati terpilih. Lalu, dalam diskusi kedua di Bappeda, keselarasan itu mulai terlihat. Dan hari ini, dalam forum diskusi ketiga, kita berharap proses ini semakin matang,” jelas Fahrijal.
Ia juga meminta agar dokumen rancangan RPJMD segera dikirimkan ke DPRK untuk dibahas bersama guna mendapatkan persetujuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami berharap RPJMD yang telah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit ini tidak hanya menjadi sekadar dokumen seremonial. RPJMD harus benar-benar diterapkan demi kemakmuran rakyat Aceh Tengah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Kami di DPRK akan mengawasi dengan ketat implementasinya,” tegasnya.
terakhir katany, Musrenbang itu adalah bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan terarah.
“Makanya harus sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan serta pengawasan dari legislatif, sehingga RPJMD Aceh Tengah 2025-2029 dapat menjadi pedoman pembangunan yang efektif dan berkelanjutan,” pungkas Fahrijal.
| ARINOS
