HARIE.ID, TAKENGON | Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah dalam menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024 temui pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Sabtu 19 April 2025.
Tim yang dikomandoi langsung oleh Syukri didampingi Seven Cebro Kobat, Mukhlis, Amirudin, Genap, Saiful MS, Ichwan Mulyadi, Fahrijal Kasir, Ilyas Sadikin, dan Fauzan menggelar evaluasi mendalam terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Tim ini tak sekadar hadir untuk mendengar, tetapi turut membawa catatan tajam sebagai bahan introspeksi bagi eksekutif.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Kadisdikbud, Kausar, membeberkan struktur kelembagaan Disdikbud saat ini, dengan jumlah PNS sebanyak 48 orang, termasuk satu eselon IIb yang merangkap sebagai pelaksana tugas, serta 37 tenaga kontrak.
Namun di balik angka itu, Pansus menilai masih ada problem mendasar yang harus segera dibenahi.
Pansus mencatat adanya peningkatan serapan anggaran yang patut diapresiasi. Namun, serapan saja tak cukup. Tim menyoroti bahwa efektivitas penggunaan anggaran masih menjadi PR besar, terlebih dalam kaitannya dengan dampak langsung ke mutu pendidikan di lapangan.
“Serapan boleh tinggi, tapi kita bicara soal kualitas, dampak, dan hasil. Bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas salah satu anggota Pansus.
Pansus menekankan pentingnya penempatan guru berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensinya. Penugasan guru yang tidak sesuai keahlian justru bisa menjadi benih dari menurunnya mutu pendidikan.
Lebih lanjut, tim mendesak agar pembinaan kepala sekolah dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan profesional, bukan intimidatif.
“Tidak boleh ada kepala sekolah yang menggunakan jabatannya untuk menekan guru,” tegas mereka.
Sementara itu, persoalan moral dan pelanggaran etik oleh oknum guru juga menjadi perhatian serius. DPRK mendorong tindakan tegas terhadap pelanggaran yang mencoreng martabat profesi pendidik.
Salah satu sorotan tajam lainnya adalah lemahnya fungsi dan tanggung jawab PPTK. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran serta kinerja pejabat teknis dinilai sebagai langkah mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Fungsi pengawasan harus menyentuh seluruh aspek. Tak cukup hanya laporan administrasi, kita butuh verifikasi efektivitas di lapangan,” ujar anggota Pansus.
Data dan informasi yang disajikan dinas pun dinilai belum akurat dan kerap tumpang tindih. Pansus menegaskan bahwa basis data Disdikbud harus diperkuat dengan sistem real-time yang terbuka dan dapat diakses untuk keperluan evaluasi publik maupun legislatif.
Dalam forum tersebut, tim Pansus juga mendorong agar perencanaan pendidikan lebih terukur dan berbasis data. Mereka menyoroti pentingnya distribusi sekolah yang merata antar kecamatan, transparansi penggunaan dana BOS dan DAK, serta pembenahan sistem promosi jabatan ASN agar berbasis pada meritokrasi, bukan kompromi politik.
Ketidakhadiran sejumlah Kabid dalam rapat evaluasi ini pun turut disesalkan oleh tim legislatif.
“Kalau kepala bidang tidak hadir dalam evaluasi, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh?” cetus salah seorang anggota Pansus.
Menutup pertemuan tersebut, Syukri menyampaikan harapan besar agar evaluasi ini menjadi pemantik untuk perubahan nyata.
“Ini bukan semata kritik, ini adalah cermin untuk kita semua. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan harus dikelola dengan integritas, kejelasan arah, serta pengawasan yang melekat.” pungkasnya.
| REL
