HARIE.ID | TAKENGON – Fraksi Gerindra DPRK Aceh Tengah mengurai pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Edi Kurniawan, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRK setempat, Jum’at 18 Juli 2025.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyoroti capaian pendapatan dan pelaksanaan belanja daerah yang dinilai masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, target pendapatan daerah tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 1,44 triliun lebih, namun realisasinya hanya mencapai sekitar Rp 1,38 triliun lebih. Artinya, terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp 58,27 miliar.
“Kami menilai perlunya evaluasi mendalam terhadap penyebab tidak tercapainya target tersebut. Apakah proyeksi pendapatan terlalu optimis, atau ada kendala dalam optimalisasi sumber pendapatan daerah,” tegas Edi Kurniawan.
Fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah lebih akurat dalam menyusun proyeksi dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer.
Dalam sektor belanja kata dia, dari target sebesar Rp 1,47 triliun, realisasi yang tercapai hanya Rp 1,35 triliun, meninggalkan selisih sekitar Rp 113,77 miliar.
Fraksi Gerindra menyambut baik adanya efisiensi tersebut, namun memberi catatan penting agar efisiensi tidak mengganggu kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan program strategis daerah.
“Jika ada program yang tertunda atau dibatalkan, harus ada penjelasan terbuka terkait alasannya serta dampaknya terhadap pembangunan,” ujar Edi.
Fraksi Gerindra juga mencermati keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp 83,57 miliar. Meski mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, fraksi ini menilai bahwa angka tersebut juga mencerminkan tidak optimalnya realisasi pembangunan.
“Kami berharap, ke depan SiLPA tidak terlalu besar karena menandakan bahwa program-program pembangunan belum terlaksana maksimal,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat, Fraksi Gerindra turut menyampaikan tiga rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah:
Tiga rekomendasi itu adalah, Pemerintah daerah perlu melakukan kajian mendalam terhadap seluruh potensi penerimaan untuk menghindari proyeksi yang tidak realistis.
Realisasi belanja yang lebih rendah jangan sampai menghambat pelayanan publik dan pembangunan prioritas.
Perlu disampaikan penjelasan terbuka kepada publik tentang kendala realisasi anggaran dan tindak lanjutnya.
Fraksi Gerindra menegaskan komitmen untuk terus menjadi mitra kritis namun konstruktif bagi pemerintah daerah, demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat Aceh Tengah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dari APBK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Edi Kurniawan.
| KARMIADI
