HARIE.ID | TAKENGON – Sejumlah catatan penting dari Fraksi Golkar DPRK Aceh Tengah dalam rapat akhir pendapat fraksi terkait Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Sastra Mahyadi, dalam sidang paripurna DPRK Aceh Tengah, Jumat 18 Juli 2025.
Fraksi Golkar mendukung pengesahan Rancangan Qanun tersebut, namun tetap memberikan sejumlah catatan tajam sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Fraksi ini setuju atas pengesahan Raqan APBK ini, namun Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan ke depan. Ini bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan Aceh Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Fraksi Golkar menyoroti berbagai persoalan krusial, mulai dari pasokan air bersih, optimalisasi BUMD, hingga perlunya reformulasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Revitalisasi Perusahaan Daerah Tanoh Gayo disebut sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
PD Tanoh Gayo harus diberdayakan secara optimal. Revitalisasi dan perbaikan manajemen BUMD ini penting untuk memperluas sumber pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga mengusulkan agar Dinas Pendapatan Daerah dijadikan entitas tersendiri, tidak lagi berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, demi efisiensi dan kontribusi maksimal terhadap pembangunan.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, sejumlah infrastruktur dasar masih memerlukan perhatian khusus, terutama perbaikan jalan di daerah-daerah dengan kondisi darurat.
Fraksi ini juga menyarankan pengalihan pengelolaan alat berat ke BUMD serta mendesak perluasan lampu jalan di kawasan permukiman dan wisata demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Eksekutif diminta memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang langsung menyentuh kehidupan warga. Jalan rusak dan minimnya penerangan malam harus segera diatasi.
Fraksi Golkar juga melihat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata dan properti milik pemerintah daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Pengelolaan aset strategis seperti Mess Pemerintah Aceh Tengah di Sumatera Utara disebut perlu dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi optimal.
Fraksi Golkar juga menyinggung persoalan sampah yang masih belum tertangani maksimal. Meminta agar pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang yang terstruktur dan terkoordinasi.
Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus ada perhatian khusus, sinergi dinas teknis, dan dukungan anggaran yang memadai.
| KARMIADI
