HARIE.ID, TAKENGON | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) mengambil langkah progresif. Siang ini, digelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Uji Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
Forum ini menjadi titik tolak menuju penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis data, modern, dan berkeadilan.
FGD ini dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah, didampingi oleh Wakil Bupati, Penjabat Sekda, serta jajaran asisten daerah.
Hadir pula para Kepala SKPK pengelola retribusi daerah, serta narasumber terkemuka dari Universitas Syiah Kuala dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), yang memberikan perspektif akademis dan teknokratis terhadap urgensi reformasi pengelolaan fiskal.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tengah menyampaikan pesan, cara konvensional dalam pemungutan pajak telah usai.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Pemerintah daerah harus bergerak cepat dan tepat dalam membangun sistem pemungutan yang terukur, transparan, serta menjunjung prinsip keadilan,” tegasnya, Selasa 29 Juli 2025.
Wakil Bupati, Muchsin Hasan pun menambahkan, forum ini harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi dan eksplorasi potensi.
Ia mengajak seluruh kepala SKPK untuk menggali secara konkret hambatan-hambatan di lapangan serta merumuskan strategi pemungutan yang efektif dan berorientasi pada hasil.
“Kita harus bicara angka, realita, dan aksi nyata. Kuncinya ada pada kolaborasi dan ketepatan data,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya integrasi digital sebagai solusi jitu dalam mencegah kebocoran pendapatan serta meningkatkan pelayanan publik.
Tahun ini, Pemkab Aceh Tengah siap mengambil langkah konkrit melalui kerja sama strategis dengan Bank Aceh Syariah dalam digitalisasi sistem pemungutan PAD.
Diskusi berlangsung dinamis, diwarnai dengan pemaparan langsung dari para Kepala SKPK tentang kondisi aktual di lapangan.
Setiap pernyataan dan masukan ditanggapi secara terbuka, menciptakan dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan praktisi. Forum ini bukan hanya seremonial, tetapi ruang aktualisasi gagasan dan pencarian solusi konkret.
Menutup diskusi, Plt. Kepala BPKK Aceh Tengah, Gunawan Putra, menegaskan, pihaknya siap berada di garda terdepan dalam mendorong transformasi fiskal daerah.
“Optimalisasi PAD bukan sekadar memenuhi target tahunan. Ini adalah langkah fundamental dalam membangun pondasi kemandirian Aceh Tengah ke depan. BPKK akan terus berinovasi dan bersinergi demi tercapainya visi ini,” pungkasnya.
| ARINOS
