HARIE.ID | TAKENGON – Anggota DPRK Aceh Tengah, Fauzan, meminta pihak eksekutif serius mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten tersebut.
Hal itu ia katakan dalam Rapat pembahasan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PAS) Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRK, Kamis 04 September 2025.
“Saya harap realisasi program ini sesuai dengan standar dan aturan-aturan yang ada. Jangan sampai hanya di atas kertas, tapi di lapangan amburadul,” tegas Fauzan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini bahkan menyebut masih terdapat sejumlah kejanggalan, termasuk soal distribusi makanan.
“Kadang aturan dibuat tidak check and ricek ke lapangan. Contoh saja, masakan dimasak di Rusip Antara, lalu diantar ke sekolah di Pamar. Bagaimana kita yakin makanan itu masih higienis ketika sampai?” sindirnya.
Ia juga meminta semua pihak untuk betul – betul mengutamakan gizi. Jangan sampai program yang niatnya mulia justru jadi masalah baru karena lemahnya koordinasi dan pengawasan.
“Ini soal anak-anak kita, soal gizi dan masa depan. Kalau program dibiarkan setengah matang, yang rugi ya masyarakat Aceh Tengah sendiri,” kata Fauzan.
Pernyataan Fauzan ditanggapi Pj Sekda Aceh Tengah, Mursyd. Ia mengaku sejak awal program MBG dijalankan, Pemkab juga sempat kebingungan.
“Awalnya kami bingung siapa yang bertanggung jawab. Ternyata dalam perjalanan ada organisasi yang mengkoordinir,” kata Mursyd. Ia menyebut sosok bernama Agus sebagai pihak yang selama ini mengatur jalannya program itu di Aceh Tengah.
Menurut Sekda, pemerintah daerah sebenarnya sudah menyiapkan lahan untuk dapur permanen di tiga titik—Simpang Kelaping (Pegasing), Paya Ilang, dan Jongok (Kebayakan). Namun, hingga kini pembangunan dapur itu belum terealisasi.
“Saat ini dapur yang ada milik yayasan, ada empat unit. Satu dapur bahkan mencakupi hingga 3.000 siswa. Idealnya, dapur ini dibagi per zona agar lebih terkontrol,” jelasnya.
Mursyd mengungkap, Pemkab sedang memfinalisasi pembentukan Satgas MBG. Nantinya, satgas ini bertugas mengawasi kualitas dapur hingga distribusi makanan.
“Ketika BPK turun, pasti yang ditanya dinas pendidikan atau sektor terkait. Maka satgas ini penting agar jelas siapa yang bertanggung jawab, termasuk siapa kepala dapurnya,” tegas Sekda.
Ia juga menyarankan agar ke depan ada dapur-dapur mini di wilayah jauh seperti Pamar dan yang lain nya, bahkan jika memungkinkan bisa bekerja sama dengan BUMDes.
“Kita harus berinovasi sesuai selera masyarakat, tapi tetap dalam standar MBG nasional. Selama ini kita seperti tidak tahu-menahu, dengan adanya satgas kita bisa lebih terlibat dan mengawasi,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
