ADVERTISEMENT

Pemkab Aceh Tengah Tertibkan Aset Daerah, Warga yang Menempati Tanah Milik Pemerintah Mulai Didata

Picture of Karmiadi Arinos

Karmiadi Arinos

Pemkab Aceh Tengah sedang mendata ase daerah (Photo/HR)

TAKENGON | HARIE.ID — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) mulai menggencarkan sosialisasi pengamanan aset daerah sebagai langkah memperkuat tata kelola barang milik daerah yang tertib, aman, dan akuntabel.

Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga aset milik pemerintah, khususnya bangunan masyarakat yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Hal itu dikatakan Kepala BPKK, Gunawan Putra melalui Kabid Pengelolan Barang Milik Daerah, Erwin Pinosa, Selasa 21 Juli 2026.

BACA JUGA

“Melalui sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya tertib administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan aset daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan sesuai ketentuan,” kata Erwin.

Katanya, kegiatan itu tidak semata-mata bertujuan melakukan pendataan, tetapi juga membangun kesadaran bersama, aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat luas.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Pendataan yang dilakukan diharapkan menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengamanan dan penataan aset daerah di masa mendatang,” ujarnya.

Data tersebut nantinya kata nya lagi, akan menjadi acuan dalam memastikan setiap aset pemerintah memiliki kepastian administrasi dan hukum, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara optimal untuk mendukung pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

“Kami harap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga aset daerah sebagai bagian dari kekayaan bersama yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Laporan | Karmiadi 

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

BERITA TERKINI