Pariwisata paling terdampak akibat bencana, tak ada pilihan untuk berhenti demi memperbaiki mata pencarian yang hilang dan membangun ekonomi daerah. Kolaborasi antar stakeholder menjadi penentu, perbaikan akses dan perencanaan berkelanjutan
TAKENGON | HARIE.ID | Hampir sepuluh bulan berlalu bencana hidrometeorologi melanda Aceh Tengah tepatnya 26 November 2025 lalu. Namun bagi Mahdi, pemilik usaha Camping Ujung Mepar, waktu belum benar-benar mampu menjauhkan ingatan nya tentang malam ketika rumah, tempat usaha, dan hampir seluruh harta bendanya hilang.
“Terdampak, bukan terdampak lagi. Rumah hilang. Barang-barang habis semua. Tinggal baju di badan. Sepeda motor pun hangus,” begitu kata yang keluar dari mulutnya saat dikonfirmasi Harie.id, Rabu 12 Agustus 2026. Pelantun “Tangkok Baur” ini menyimpan luka yang panjang. Rumah sekaligus tempat usaha yang ia rintis sejak 2019 di kawasan Ujung Mepar, Aceh Tengah.
Mahdi masih hafal suasana ketika suara gemuruh longsor dari arah belakang lokasi usahanya itu. Ia bersama keluarganya bergegas menyelamatkan diri menuju dermaga.
“Habis maghrib seingat saya saat itu. Waktu itu rumah kami sudah kena sedikit. Kami ke dermaga, menyelamatkan diri, naik speedboat,” katanya.
Meski hujan belum reda, keluarga Mahdi berusaha untuk kembali ke rumah. Tak lama berselang, material longsoran kembali menerjang dan menimbun kawasan tersebut.
“Malam itu yang bikin rumah kami hilang. Tertimbun tanah semua,” tuturnya.
Bencana datang ketika Mahdi sedang bersiap menyambut musim melonjak nya para pelancong. Hampir seluruh uang yang dimilikinya telah diputar untuk modal.
“Saya sudah belanja semua untuk mempersiapkan kebutuhan akhir tahun dan tahun baru. Makanya pas kejadian, seribu rupiah pun nggak ada di kantong,” ujarnya lirih berusaha mengingat kejadian.
Kini ia harus memulai usahanya dari nol. Tenda yang ia miliki dulu sebanyak 80 kini hanya tersisa 30 hilang disapu banjir dan longsor.
Sebelum dibersihkan, objek wisata camping miliknya dipenuhi hamparan material kayu dan bebatuan. Mahdi dan keluarganya harus bekerja keras membersihkan.
Meski berat, terkadang hingga larut malam, tapi hanya itu pilihannya untuk mendapatkan penghasilan menghidupi keluarganya. Karena hanya usaha itu yang menjadi tumpuan hidupnya.
Karena belum memiliki cukup uang untuk membeli material, ia mengerjakannya sendiri. Sedikit demi sedikit, fasilitas penerangan mulai kembali meski hanya dengan tenaga bambu (tanpa tiang listrik) dan uang parkir dari warga yang memancing ikan di Danau Lut Tawar.
“Kalau ada orang mancing, uangnya kami kumpulkan. Beli cat satu per satu. Bambu pun saya minta sama orang,” ujarnya.
Bahkan untuk menerjunkan alat berat ke lokasi, ia mengaku harus mencari jalan dengan berutang untuk kebutuhan bahan bakar dan upah operator.
Di tengah keterbatasan itu, Mahdi sedang tidak membangun kembali sebuah bisnis dengan modal besar. Ia sedang mencoba menyelamatkan sumber penghidupan keluarganya.
Pendataan dan Surat Pajak
Bagi Mahdi yang paling membuatnya berat bukan semata-mata karena kehilangan tempat usahanya. Melainkan menunggu bantuan dari pemerintah tanpa kepastian.
Ia mengaku sudah beberapa kali didata oleh pemerintah terkait bantuan pascabencana. Namun hingga kini, bantuan yang diharapkan dari pengakuan nya belum juga diterimanya.
“Belum ada saya dapat, apakah itu jadup atau yang lain. Padahal saya sudah titip sama kepala dusun, sama Perkim datanya,” katanya sembari mengingatkan sejak awal agar bantuan tidak salah sasaran.
“Jangan sampai tidak tepat sasaran. Saya mungkin sudah curiga dari awal. Pokoknya datanya jangan sampai disalahgunakan,” timpalnya.
Namun menurut pengakuannya, namanya sempat muncul dalam daftar penerima. Ketika bantuan hendak diambil, bantuan itu justru tidak ada.
“Nama saya keluar, tapi pas dijemput bantuannya tidak ada. Proses lagi, proses lagi. Sampai sekarang hampir setahun ini,” ujarnya.
Selama masa pascabencana, Mahdi menyebut bantuan yang diterimanya hanya berupa biaya pembersihan rumah dari Baitul Mal Aceh Tengah sebesar Rp500 ribu. Selebihnya, ia mencoba bertahan dengan kemampuan sendiri.
Di tengah perjuangan itu, datang pula surat pemberitahuan pembayaran pajak yang membuatnya semakin kesal. Bagi Mahdi, surat itu terasa seperti ironi. Usahanya belum pulih, pengunjung tidak ada, tetapi kewajiban tetap berjalan.
“Kalau penghasilan saya bagus tentu saya bayar. Seharusnya seperti kami ada keringanan. Usaha mati, nggak ada orang masuk. Sehari paling pendapatan kami Rp 30 ribu, hanya untuk pempes,” jawab Mahdi lirih sembari menyeka air mata.
Kata dia, untuk menopang ekonomi keluarga, ia hanya bekerja sebagai buruh ongkosen (buruh harian) panen kopi di kebun keluarganya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Di tengah keterbatasan, ia juga terpaksa meminjam uang. Ia bahkan meminjam Rp 4 juta untuk membeli kabel demi menghidupkan kembali usaha yang tersisa. “Karena tidak ada usaha lain yang harus kami lakukan. Kami tidak punya kebun,” katanya.
Bagi Mahdi, Camping Ujung Mepar bukan sekadar tempat wisata, geliat usaha itu menjadi bagian dari perputaran ekonomi wisata di Takengon. Wisatawan yang datang tidak hanya mengeluarkan uang untuk tempat menginap atau camping, tetapi juga berbelanja, makan, membeli kebutuhan selama wisata, dan menggunakan jasa masyarakat sekitar.
“Wisata adalah salah satu cara ampuh mempercepat perputaran ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah. Dan kami adalah salah satu untuk menggerakkan itu,” katanya.
Arung Jeram di Aceh Tengah pasca Bencana
Cerita tak jauh beda terjadi yang dialami pelaku usaha arung jeram di Aceh Tengah.
“Ibarat kena bom. Orangnya memang tidak apa-apa, tapi habis berserakan. Dan harus hidup, harus dilanjutkan”
Begitu kata Khalisuddin, Ketua Koperasi Wisata Alam Gayo di Lukup Badak, Aceh Tengah saat menjawab pertanyaan wartawan Harie.id saat ditanya kondisi arung jeram pasca bencana Hidrometeorologi akhir November 2025 lalu.
Secara fisik, destinasi yang dikelola koperasinya relatif selamat. Namun secara ekonomi, dampaknya terasa seperti gelombang panjang yang terus menjalar.
Tiga hari pertama setelah bencana, Khalisuddin mengaku belum mengetahui secara utuh seberapa luas dampak yang terjadi di seluruh penjuru Aceh Tengah.
Informasi yang ia terima masih terpotong-potong. Yang mereka ketahui pada hari pertama adalah banjir yang menerjang Kampung Kala Kebayakan. Mereka tidak menunggu pemerintah datang. Khalisuddin bersama anggota koperasi langsung turun ke lapangan.
Perahu digunakan untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terendam. Tidak hanya manusia yang diselamatkan, barang-barang penting milik warga juga dipindahkan ke tempat yang lebih aman saat itu.
“Hari pertama kami langsung turun untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terendam, baik korban maupun barang-barangnya ke tempat yang aman,” kata pelopor arung jeram di Kabupaten seribu aulia ini.
Pada hari ketiga, proses itu masih berjalan. Pendataan dilakukan sembari memastikan keluarga para karyawan dan anggota koperasi dalam naungan nya yang terdampak mendapatkan pertolongan.
Beberapa rumah karyawan sekaligus anggota koperasi mereka datangi dengan perahu. Sebagian lainnya ditempuh dengan berjalan kaki. Mereka kemudian membangun posko bencana.
Bukan untuk wisatawan, bukan untuk bisnis. Tetapi untuk menampung keluarga para karyawan koperasi yang membutuhkan tempat menginap.
Di tengah kekacauan, ada satu prinsip yang mereka pegang, selamatkan manusia terlebih dahulu, selamatkan usaha kemudian.
Sebab dalam situasi bencana, nilai ekonomi dapat dihitung kembali. Nyawa tidak, destinasi wisata seperti Lukup Badak, Temas River Park, dan Arung Jeram Uning berada di tepian sungai aman untuk didirikan posko.
Ironisnya, ketika objek wisata relatif selamat, wisatawan justru menghilang. Masalahnya bukan destinasi, tetapi akses.
Jalan menuju Takengon terputus di sejumlah titik dan tidak dapat dilalui semua jenis kendaraan.
Jalur KKA, yang selama ini menjadi salah satu akses penting dari Aceh Utara dan Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang hingga Medan, ikut terganggu. Begitu pula jalur Takengon – Bireuen.
Jalur-jalur tersebut kata Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Aceh Tengah itu merupakan urat nadi mobilitas wisatawan menuju Kabupaten penghasil ikan Depik tersebut.
Ya, ketika urat nadi itu tersumbat, industri pariwisata ikut kehilangan aliran darahnya. Ini bukan pepatah, tetapi ini adalah kenyataan yang terjadi saat ini.
“Waktu itu kunjungan wisata langsung anjlok. Bukan karena tempat kami hancur atau rusak, tetapi karena akses jalan ke Takengon tidak bisa dilintasi semua jenis kendaraan,” katanya.
Efeknya berlangsung berbulan-bulan, kata Khalis, hingga bulan April, nyaris tidak ada wisatawan yang datang. Yang datang justru mereka yang membawa bantuan.
Relawan dari berbagai daerah di Indonesia saat itu datang ke Gayo Lut berjibaku membantu korban bencana.
Setelah seharian membantu di tengah situasi berat, sebagian relawan kemudian datang ke lokasi arung jeram untuk melepas penat.
Khalisuddin dan kawan-kawan menyambut mereka dengan cara yang berbeda. Tarif tidak lagi menjadi persoalan utama.
“Kita tahu saat itu sama-sama berduka, sama-sama tahu kondisi. Tapi kami ingin juga menyenangkan mereka,” ujarnya.
Di tengah bencana, arung jeram bukan semata aktivitas wisata, saat itu menjadi ruang bagi manusia yang lelah untuk menarik napas.
Paling menyayat hati, ada manusia kehilangan pekerjaan dibawah koperasi yang dipimpin Khalisuddin. Sebelum bencana, koperasi mempekerjakan sekitar 130 hingga hampir 150 karyawan. Setelah bencana, puluhan di antaranya harus dirumahkan.
Bukan karena mereka tidak dibutuhkan.Tetapi karena perusahaan tidak lagi mampu membayar gaji dalam kondisi kunjungan yang anjlok.
Ada karyawan yang bertugas sebagai cleaning service. Ada yang merawat peralatan. Ada yang menangani kebutuhan operasional lainnya. Ketika aktivitas wisata berhenti, fungsi mereka ikut berhenti.
Lanjut Khalis, memasuki bulan Mei, kunjungan wisata mulai tumbuh secara bertahap. Namun ada persoalan lain yang menurut Khalisuddin ikut memperpanjang pemulihan, dengan cara netizen menyebarkan bencana di media sosial.
Kisah perjuangan Mahdi dan Khalisuddin adalah sekelumit kisah perjuangan berat diantara banyaknya pelaku usaha pariwasata di Dataran Tinggi Gayo yang berusaha bangkit kembali pasca bencana.
Upaya Pemerintah Pulihkan 117 Objek Wisata Terdampak
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berupaya mengusulkan pemulihan sebanyak 117 objek wisata yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025 kepada pemerintah pusat.
Dari pendataan tersebut, 84 objek wisata tercatat mengalami kerusakan, dengan 41 unit rusak berat, 25 rusak sedang, dan 18 rusak ringan.
Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Erwin Pratama mengaku, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi dampak panjang bencana terhadap sektor pariwisata.
“Kita bukan berdiam diri, kita sudah usulkan 117 objek wisata ke Kementerian Pariwisata,” kata mantan Pj Sekda Aceh Tengah ini.
Data tersebut, kata Erwin, telah dimasukkan dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) yang dikelola Satuan Tugas (Satgas) Bencana. Selanjutnya, usulan pemulihan disampaikan melalui kementerian untuk menjadi bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dari 117 objek yang masuk dalam pendataan, 84 di antaranya mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Sementara objek wisata milik pemerintah daerah hanya satu, yakni Pante Menye.
Saat ini kata mantan Kadis Pertanahan ini, pemerintah daerah masih menunggu realisasi dukungan dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat.
Menurut Erwin, respons dari pemerintah provinsi dan pusat sudah mulai terlihat melalui berbagai program pemulihan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.
Katanya, jalan dan jembatan menjadi bagian penting dalam proposal pemulihan yang telah disampaikan melalui Satgas Bencana dan kementerian terkait.
Erwin menyebut salah satu lokasi yang kini terlihat mendapat perhatian dalam pemulihan sektor pariwisata adalah Mendale. Pekerjaan di kawasan tersebut dilakukan di bawah pengawasan balai atau instansi teknis pekerjaan umum.
Pemerintah daerah, kata Erwin, terus mengikuti proses pemulihan tersebut sembari menyiapkan langkah lanjutan agar sektor pariwisata tidak hanya kembali secara fisik, tetapi juga mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia memperkirakan pada 2027 akan terdapat sejumlah kebijakan dan program pemulihan yang dapat memberi ruang lebih besar bagi sektor pariwisata, termasuk kebijakan nasional terkait pemulihan pascabencana.
Aceh Tengah sendiri telah mendapat kunjungan salah satu direktur destinasi dari Kementerian Pariwisata untuk melihat langsung kondisi sejumlah lokasi. Pemulihan destinasi katanya perlu melibatkan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun kelompok masyarakat.
“Sudah mereka gambarkan, harus dikelola Pemkab, BUMDes dan kelompok,” kata Erwin.
Bagi masyarakat atau kelompok yang ingin mendapatkan dukungan, pengajuan dilakukan melalui proposal sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Sementara untuk pengelola perseorangan, Erwin mendorong agar pengajuan dilakukan secara administratif kepada kementerian dan selanjutnya bantuan dapat disalurkan melalui Dinas Pariwisata sesuai ketentuan.
Dalam proses pendataan pascabencana, pihaknya juga menyampaikan persoalan izin pengelolaan objek wisata, hal itu menyangkut keselamatan wisatawan.
“Dari sini kita belajar untuk lebih teliti dalam mengurus administrasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satu syarat proposal adalah administrasi atau perizinan yang lengkap,” ujarnya.
Menurut Erwin, aspek legalitas memiliki hubungan langsung dengan tata kelola destinasi. Harus memiliki pengelolaan yang jelas dan harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan agar wisatawan mendapatkan perlindungan ketika berkunjung.
Dalam konteks pemulihan pascabencana, prinsip tersebut menjadi semakin penting. Sebab membangun kembali destinasi tanpa memastikan aspek keselamatan justru dapat melahirkan risiko baru. Sementara proses pemulihan berjalan, Dinas Pariwisata Aceh Tengah mengaku tetap menjalankan fungsi promosi.
Objek wisata yang sudah aktif maupun yang belum sepenuhnya pulih terus dipantau dan diinformasikan kepada publik sesuai kondisi di lapangan.
“Kami membantu mempromosikan kembali, menyampaikan baik yang sudah aktif atau belum. Tugas kami wajib mempromosikan,” ujarnya.
Erwin menyadari pekerjaan pemulihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebanyak 117 objek wisata yang masuk pendataan merupakan gambaran betapa luasnya efek bencana terhadap sektor yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Aceh Tengah.
“Kita tunggu hasil akhir dari Kementerian. Semoga membuahkan hasil,” pungkas Erwin Pratama.
Harapan pelaku Usaha Pariwisata
Khalisudin dan Mahdi dan juga pelaku Pariwisata di lainnya di Aceh Tengah, menyadari benar kondisi usaha pariwisata di belum memungkinkan untuk kembali seperti sebelum bencana.
Namun apa yang mereka pikirkan sama, mereka tidak sedang berbicara tentang membangun sesuatu yang megah, tapi bagaimana usaha-usaha mereka kembali bisa berjalan. Untuk sementara, targetnya sederhana, membuat keluarga tetap makan dan usaha kembali bernapas.
“Harus bangkit. Tapi kalau seperti ini harus seadanya dulu. Yang penting keluarga bisa makan, meski hanya makan seadanya,” ujar Mahdi.
Di balik kalimatnya itu, Mahdi tidak sedang menolak kehilangan harapan. Ia memilih memungut kembali yang tersisa, meski dengan seadanya.
Ia berharap pemerintah memberi perhatian terhadap akses transportasi menuju Takengon. Baginya, pariwisata tidak akan tumbuh jika akses menuju daerah tujuan wisata masih sulit dilalui.
“Kalau pariwisata itu intinya jalan. Kalau jalannya nggak bagus, orang mana mau datang. Jalan adalah penghubung denyut ekonomi masyarakat Aceh Tengah,” pungkas Mahdi berharap pemerintah mengabulkan harapan nya.
Senada dengan Mahdi, Khalisuddin berujar, informasi yang disajikan tentang bencana harus disajikan dengan konteks geografis yang cukup. Peristiwa bencana yang terjadi di satu lokasi, menurutnya, terkadang ditampilkan seolah menggambarkan keseluruhan Aceh Tengah.
“Kadang-kadang tidak dilengkapi dengan objeknya. Kejadiannya di Linge atau di pelosok, tetapi informasi lengkapnya tidak disajikan. Akhirnya yang tersaji kepada pengguna media sosial hanya negatifnya, horornya Aceh Tengah,” sesalnya saat itu.
Akibatnya, calon wisatawan yang sebenarnya ingin datang menjadi ragu dan membatalkan perjalanan.
Katanya, dalam perspektif pariwisata, persoalan ini bukan sekadar persoalan komunikasi, ketika informasi yang tidak utuh membentuk anggapan seluruh destinasi di sebuah daerah berada dalam kondisi berbahaya.
Padahal realitas lapangan bisa jauh lebih beragam, ada wilayah yang terdampak parah, ada wilayah yang relatif aman, ada jalan yang masih terganggu, ada pula destinasi yang tetap dapat dikunjungi.
Bagi Khalisuddin, informasi semacam itu harus disampaikan secara proporsional. Karena dalam industri pariwisata, kepercayaan adalah modal yang tidak terlihat, tetapi menentukan keputusan wisatawan untuk datang.
Khalis bercerita, pasca bencana, anggota koperasi tidak berhenti pada penyelamatan warga, mereka juga ikut mendistribusikan air dan membantu menyalurkan logistik.
Sama seperti Mahdi, Khalisuddin berharap perbaikan akses jalan secepatnya dilakukan, ia tahu benar susahnya akses jalan pasca bencana
“Ketika pasca bencana waktu itu, kami menjemput bantuan, Kami jemput dengan jalan kaki ke arah Buntul, ke arah Bireuen, dan juga ke arah Beutong Ateuh. Ini yang selanjutnya kami salurkan,” kenangnya.
Bantuan yang dimaksud bersumber dari mitra mereka di luar daerah yang harus dijemput, dikirim melalui jalur Bireuen, ada yang datang dari arah Beutong Ateuh. Sebagian bantuan bahkan harus dijemput dengan berjalan kaki
Dari situ, mereka melihat langsung bagaimana sulitnya akses pascabencana. Menurut Khalisuddin, upaya pembukaan jalan tetap harus diapresiasi.
Namun ia menilai penanganannya belum maksimal dan belum sepenuhnya menyentuh titik-titik yang paling menentukan, di situlah persoalan kemudian berkembang menjadi persoalan ekonomi.
Ketika akses terganggu, biaya distribusi meningkat, barang dipasok masuk menjadi lebih mahal. Sebaliknya, barang dari Aceh Tengah keluar sangat lebih sulit akibat akses dan daya beli masyarakat ikut tertekan.
Khalisuddin bahkan mengaitkannya dengan tekanan inflasi di Aceh Tengah, secara ekonomi, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui biaya logistik. Ketika jarak tempuh bertambah, akses menyempit dan distribusi menjadi lebih lambat, ongkos angkut ikut meningkat. Beban tersebut kemudian berpotensi diteruskan ke harga barang.
Dengan kata lain, jalan bukan hanya persoalan transportasi, akan tetapi struktur biaya ekonomi, ketika struktur itu terganggu, masyarakat ikut membayar.
“Ini yang menjadi biang kerok inflasi untuk Aceh Tengah. Harga barang masuk tinggi, sedangkan barang keluar agak sulit sehingga daya beli masyarakat kurang,” kata pria yang berlatar belakang wartawan ini.
Ia akui kini setelah Sembilan bulan pasca bencana kunjungan wisata kata dia mulai kembali bergerak. Salah satu yang disebut Khalisuddin memberi dampak positif adalah upaya membuka akses melalui jalur alternatif Weh Porak dan Tajuk Enang-Enang.
Menurutnya, upaya tersebut perlahan mengembalikan kepercayaan bahwa Aceh Tengah masih dapat dijangkau.
“Mulai ada kepercayaan bahwa akses jalan ke Aceh Tengah itu sudah relatif lebih aman dari sebelumnya. Dan ini juga harus kita ucapkan terimakasih kepada pak Sahrial Abadi, pelopor dibuka nya akses nasional ini,” tambahnya.
Jika sebelumnya perjalanan hanya membutuhkan sekitar 30 menit hingga satu jam pada rute tertentu, kondisi jalur alternatif membuat durasinya bertambah akibat jalan yang lebih sempit dan kondisi medan yang terjal.
Namun setidaknya, ada jalan. Dalam situasi pascabencana, jalan yang terbuka berarti harapan yang kembali bergerak.
Seiring hujan berkurang dan musim kemarau mulai datang, kunjungan wisata perlahan meningkat. Akan tetapi industri pariwisata Aceh Tengah kembali menghadapi siklus musiman.
Juni hingga Oktober memang bukan periode paling ramai kata Khalis. Agustus bahkan termasuk periode dengan tren kunjungan yang rendah, di luar bulan Ramadan.
Artinya, industri yang baru saja mencoba bangkit harus menghadapi masa sepi secara alamiah.
Ia berharap, pemerintah tidak hanya melontarkan retorika, tapi sudah waktunya menghitung dampak pariwisata secara serius. Bukan sekadar disebut sebagai sektor unggulan dalam dokumen pembangunan, bukan sekadar menjadi slogan saat promosi di Kementrian.
Ia ingin pemerintah melihat pariwisata sebagai sebuah ekosistem ekonomi, wisatawan yang datang tidak hanya membayar tiket tapi menghidupkan ekonomi masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi disebut multiplayer effect atau efek pengganda. “Dampak pariwisata ini mohon dihitung dengan benar. Jangan hanya retorika. Kita harus mencoba menghitung berapa rupiah yang beredar di Aceh Tengah akibat wisata,” katanya.
Dengan nada kecewa, Khalis menyinggung prioritas pembangunan. Baginya, masyarakat bisa memahami anggaran pemerintah terbatas. Namun yang sulit dipahami ketika bagian yang paling membutuhkan penanganan justru tidak mendapat perhatian yang memadai.
“Kami sedih, kalau ada anggaran untuk sana, untuk sini. Bagian yang sakit tidak diobati dengan baik, justru bagian yang tidak sakit yang dipoles-poles,” ujarnya sembari berharap program pemerintah ke depan lebih tepat sasaran, terutama akses yang menjadi pintu masuk wisatawan menuju Aceh Tengah.
Yang dia maksud adalah Jalan Takengon – Bireuen, jalur KKA, akses Nagan Raya – Beutong, serta jalur Blangkejeren. Itulah urat nadi pemulihan pariwisata Aceh Tengah.
“Kalau kita menginginkan wisata Aceh Tengah bangkit, inilah yang harus segera diobati,” Kata Khalisuddin.
Tak semudah membalikan telapak tangan memang untuk memperbaiki dampak bencana di sektor wisata tapi dengan kolaborasi berbagai stakeholder sektor ini dapat pulih, tentunya dengan kerja keras bersama. Semoga!
Laporan | Karmiadi
