HARIE.ID | TAKENGON — Sehari setelah dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Jauhari ST memilih mundur. Bukan karena menolak bekerja, tetapi karena ia merasa ditempatkan pada bidang yang tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakangnya.
Keputusan itu menjadi percakapan luas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sebab, Jauhari bukan nama baru dalam birokrasi daerah.
Ia pernah dipercaya memimpin Dinas Perhubungan dan kemudian berada di posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sosoknya juga dikenal cukup cair. Humor menjadi salah satu cara Jauhari membangun komunikasi.
Dari ruang birokrasi hingga pertemuan dengan masyarakat, namanya relatif mudah dikenali.
Namun di balik sosok yang sering tampil santai itu, keputusan mundur dari jabatan Kepala Dinas Pertanian justru menyisakan pertanyaan yang jauh lebih serius.
Seberapa penting kesesuaian kompetensi ketika seorang aparatur ditempatkan pada jabatan tertentu?
Jauhari sendiri telah memberikan alasan yang cukup terang. Ia menyebut dirinya bukan ahli pertanian.
Menurutnya, tidak tepat jika setiap hari datang ke kantor, menggunakan kendaraan dan fasilitas negara, sementara pekerjaan yang harus dikerjakan justru tidak ia pahami.
Pernyataan itu bukan alasan personal. Tapi, bagaimana birokrasi menempatkan manusia pada posisi yang akan menentukan arah pelayanan publik.
Jauhari adalah Sarjana Teknik. Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mencatat gelar ST pada namanya.
Ia pernah memimpin Dinas Perhubungan, termasuk ketika sektor transportasi menjadi bagian penting dalam persiapan PON XXI Aceh-Sumut di wilayah Aceh Tengah.
Saat itu ia didapuk sebagai Koordinator Penghubung Transportasi Wilayah Aceh Tengah.
Karena itu, ketika 23 September 2026 ia digeser dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Pertanian, muncul pertanyaan mengenai relevansi latar belakang dan pengalaman dengan jabatan baru tersebut.
Bupati Haili Yoga menjelaskan, rotasi sembilan pejabat eselon II itu dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi dan telah memperoleh persetujuan teknis serta rekomendasi BKN.
Artinya, secara administratif proses tersebut memiliki dasar. Tetapi administrasi bukan satu-satunya ukuran.
Apakah setiap jabatan strategis cukup diselesaikan dengan prosedur, atau perlu pula dilihat sejauh mana pengalaman dan kompetensi pejabat benar-benar bertemu dengan kebutuhan organisasi?
Dinas Pertanian bukan hanya struktur organisasi. Di dalamnya ada petani, komoditas, lahan, irigasi, produksi, pasar hingga persoalan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan pemahaman sektoral.
Dan Jauhari memilih menyampaikan keberatan itu dengan caranya sendiri.
Ia tidak menunggu untuk mengetahui apakah dirinya bisa beradaptasi. Sehari setelah pelantikan, keputusan mundur sudah menjadi kenyataan.
Ada satu fase yang membuat nama Jauhari menonjol, penertiban Cangkul Padang dan Cangkul Dedem di Danau Lut Tawar, saat itu ia menjabat sebagai Plt Asisten II.
Pada Juli 2025, ketika pemerintah daerah menghadapi penolakan sebagian masyarakat terhadap penertiban alat tangkap tersebut, Jauhari tampil di situasi ini.
Bahkan ketika proses penertiban berlangsung, ia pernah menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya agar pemerintah bisa bekerja, sembari meminta agar masyarakat terdampak memperoleh jalan keluar melalui program alih usaha.
Pada saat itu, pemerintah tidak hanya bicara soal pembongkaran. Jauhari ikut menyampaikan alternatif pemberdayaan bagi masyarakat terdampak melalui sektor perikanan, pertanian dan UMKM.
Di sinilah menariknya melihat perjalanan Jauhari. Ia bukan semata-mata pejabat yang pernah menduduki sejumlah kursi struktural.
Ada fase ketika ia berada di tengah persoalan publik yang membutuhkan keberanian mengambil posisi, sekaligus kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.
Penertiban Cangkul Padang sendiri bukan perkara sederhana. Ada kepentingan menjaga ekosistem Danau Lut Tawar, tetapi pada saat yang sama terdapat masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas tersebut.
Pemerintah kemudian menawarkan program pemberdayaan sebagai jalan keluar. Di ruang seperti itulah karakter seorang birokrat dibutuhkan bukan hanya ketika menandatangani surat, tetapi ketika harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang tidak selalu sepakat dengan kebijakan pemerintah.
Lalu, Apa yang Didapat Jauhari
Setelah bertahun-tahun berada dalam birokrasi dan menjalankan sejumlah tugas, Jauhari kini justru menutup perjalanan karier strukturalnya dengan sebuah pengunduran diri.
Bukan karena tersandung kasus. Bukan pula karena diberhentikan. Ia memilih mundur karena merasa tidak berada pada tempat yang tepat.
Di sisi lain, Bupati Haili Yoga sebelumnya menegaskan, rotasi pejabat dilakukan berdasarkan proses uji kompetensi. Saat pelantikan, Haili juga menyampaikan keputusan penempatan tersebut memiliki dasar.
Tidak harus ada pihak yang kalah dalam cerita ini. Justru sebaliknya, peristiwa Jauhari dapat menjadi bahan evaluasi bagi birokrasi di Aceh Tengah.
Bukan hanya soal siapa yang memenuhi syarat untuk menduduki kursi. Lebih jauh dari itu, jabatan menyangkut apakah orang yang ditempatkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jauhari mungkin dikenal sebagai sosok humoris. Orang yang mudah mencairkan suasana dan merangkul banyak kalangan.
Tetapi keputusan yang diambilnya kali ini justru memperlihatkan sisi lain yang jauh lebih serius.
Ia memilih berkata, saya tidak memahami bidang itu tanpa kompromi.
Keputusan Jauhari mundur seharusnya tidak dibaca sebatas cerita tentang seorang pejabat yang tidak cocok dengan jabatan barunya. Ada persoalan birokrasi yang lebih besar di baliknya.
Rotasi pejabat memang merupakan kewenangan kepala daerah. Uji kompetensi, rekam jejak, kebutuhan organisasi dan pertimbangan lainnya tentu menjadi bagian dari proses tersebut.
Namun, setelah seseorang ditempatkan pada sebuah jabatan, ukuran keberhasilannya bukan lagi pada terpenuhinya prosedur administratif.
Yang paling penting, apakah penempatan itu benar-benar membuat pelayanan publik menjadi lebih baik?
Dinas Pertanian mengurus sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Aceh Tengah.
Karena itu, pengetahuan sektoral, pengalaman lapangan, kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap persoalan petani semestinya menjadi bagian penting dalam setiap keputusan penempatan.
Jauhari mungkin hanya satu nama dari sekian banyak pejabat yang pernah mengalami rotasi. Tetapi keputusannya mundur sehari setelah dilantik menghadirkan cermin yang patut dilihat lebih dalam oleh pemerintah daerah.
Bukan untuk mencari siapa yang salah. Melainkan untuk memastikan agar rotasi tidak berhenti pada perpindahan kursi, tetapi benar-benar menjadi instrumen memperbaiki kinerja pemerintahan.
Ketika pejabat ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan pengalaman, yang berisiko bukan hanya karier pejabat tersebut.
Waktu organisasi bisa terbuang, proses adaptasi menjadi panjang, kebijakan bisa kehilangan momentum, dan pada akhirnya masyarakat yang menunggu pelayanan terbaik ikut menanggung akibatnya.
Sebaliknya, jika setiap orang ditempatkan berdasarkan kompetensi yang benar-benar terukur, rotasi dapat menjadi energi baru bagi birokrasi.
Maka kasus Jauhari semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar bahan perbincangan.
Birokrasi yang sehat bukan birokrasi yang tidak pernah salah menempatkan orang. Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang mau mengoreksi diri ketika sebuah keputusan ternyata membutuhkan peninjauan kembali.
Dan dari kursi yang ditinggalkan Jauhari itu, Aceh Tengah punya kesempatan untuk membuktikan, jabatan publik bukan tentang siapa yang duduk di kursi, melainkan seberapa besar manfaat yang lahir dari orang yang mendudukinya.
** CATATAN REDAKSI
