HARIE.ID | TAKENGON – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Aceh Tengah meminta perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada pemulihan pascabencana, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Saiful Amirullah, dalam pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.
Saiful mengatakan, perubahan APBK merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, realisasi penerimaan daerah, serta prioritas pembangunan.
Menurutnya, setiap perubahan anggaran harus berangkat dari evaluasi capaian program sebelumnya, data kebutuhan yang akurat, dan prioritas yang jelas.
“Setiap penyesuaian perlu menjawab kebutuhan riil masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat pemulihan dan rehabilitasi sarana umum pascabencana hidrometeorologi,” kata Saiful, Senin 28 September 2026.
Fraksi PKS mencermati adanya peningkatan belanja daerah. Saiful menilai peningkatan tersebut perlu diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologi.
Prioritas itu mencakup perbaikan jalan, saluran air dan fasilitas publik, rehabilitasi lahan pertanian serta perkebunan yang terdampak bencana, hingga program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan inflasi dan menjaga daya beli.
Fraksi PKS juga menekankan agar seluruh kegiatan didasarkan pada data kebutuhan dan tingkat kerusakan yang telah terverifikasi.
Di sisi pendapatan, Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
Namun, optimalisasi potensi tersebut dinilai tetap perlu dibarengi dengan tata kelola pemungutan yang transparan, akuntabel dan berbasis digital.
“Upaya peningkatan PAD hendaknya terus bertumbuh sekaligus memperkuat kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional,” ujar Saiful.
Fraksi PKS turut menyoroti pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Saiful, penggunaannya perlu diselaraskan dengan kebutuhan pemulihan karena masih terdapat sarana umum yang terdampak bencana dan belum sepenuhnya diperbaiki.
Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain jalan penghubung antardesa, rehabilitasi lahan pertanian dan perkebunan yang rusak, serta dukungan terhadap pemulihan sektor pariwisata.
Selain persoalan anggaran, Fraksi PKS juga menyoroti penempatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Saiful mengatakan, penempatan pejabat perlu mempertimbangkan kompetensi, integritas dan kebutuhan organisasi.
Fraksi PKS juga menyinggung pengunduran diri pejabat setingkat kepala dinas yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi dalam proses penempatan dan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
“Hal ini sangat penting menjadi bahan evaluasi terhadap penempatan dan pembinaan sumber daya manusia,” katanya.
Fraksi PKS berharap, perubahan APBK 2026 tidak berhenti pada perubahan angka dalam dokumen anggaran. Anggaran tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Saiful menegaskan, keberhasilan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya alokasi maupun tingkat serapan anggaran.
“Keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya alokasi atau tingkat serapan, tetapi dari pekerjaan yang terlaksana dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
