TAKENGON | HARIE.ID — Sejumlah kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi Tahun Anggaran 2026 di Aceh Tengah mengeluhkan dugaan intervensi dalam pengadaan mobiler.
Mereka mengaku mendapat arahan agar pengadaan dikerjakan oleh pihak tertentu, disertai kekhawatiran akan dipersulit jika tidak mengikuti arahan tersebut.
Salah seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut, arahan itu disampaikan secara lisan.
“Katanya mobiler harus dia yang mengerjakan, kalau tidak nanti dipersulit,” ujar sumber tersebut meminta namanya enggan ditulis, Kamis 16 Oktober 2026.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Aceh Tengah, Muslim Ibrahim membantah adanya intervensi dalam penunjukan penyedia mobiler di sekolah penerima bantuan.
Ia menegaskan, kewenangan menentukan pihak yang mengerjakan pengadaan berada pada masing-masing sekolah.
Menurutnya, perjanjian program dilakukan langsung antara pihak sekolah dan pemerintah pusat, bukan melalui Cabdin.
“Tidak ada yang bisa kita intervensi, karena perjanjian mereka pun langsung dengan pemerintah pusat, bukan melalui kita,” kata Muslim lewat sambungan WhatsApp.
Ia menyatakan, pihaknya tidak memiliki keterlibatan dalam menentukan penyedia yang dipilih sekolah. Menurutnya, sekolah memiliki hak untuk menentukan sendiri pihak yang akan mengerjakan pengadaan tersebut.
“Toh, yang membayar juga mereka. Kami tidak ada sangkut paut sedikit pun dengan hal tersebut,” ujarnya.
Muslim juga mengatakan, dirinya belum pernah mendatangi sekolah-sekolah penerima program tersebut. Ia menyebut baru menerima perintah untuk melakukan pengecekan dan berencana menindaklanjutinya.
Muslim meminta agar dugaan intervensi tidak langsung disimpulkan tanpa melihat fakta dan dokumen yang ada. Ia mempertanyakan apakah sekolah yang mengeluhkan persoalan tersebut telah membuat perjanjian kerja sama dengan pihak tertentu.
“Kalau mereka mengatakan ada intervensi, pertanyaannya, apakah mereka sudah mengikat perjanjian? Dengan siapa mereka mengikat perjanjian dan kepada siapa penunjukan itu diarahkan?” katanya.
Menurut Muslim, sejauh yang diketahuinya, pihak sekolah belum melaporkan adanya perjanjian kerja sama dengan penyedia tertentu. Karena itu, ia menilai persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan yang tersedia.
Ia juga membantah memiliki kewenangan untuk menentukan penyedia barang atau jasa yang digunakan sekolah, termasuk dalam pengadaan seng maupun kebutuhan lainnya.
“Mereka yang membayar. Saya bahkan tidak kenal dengan pihak yang mereka tunjuk. Jadi, intinya, seluruh kewenangan tersebut ada pada mereka,” ujarnya.
Meski membantah terlibat dalam penunjukan penyedia, Muslim mengakui ada bagian dokumen yang memerlukan tanda tangannya. Namun, ia menegaskan tidak terlibat dalam perjanjian antara sekolah dan pemerintah pusat.
Ia juga menyebut pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan berada di bawah kewenangan Cabdin Aceh Tengah, melainkan pemerintah provinsi.
“Dalam berkasnya nanti memang ada bagian yang saya tandatangani. Namun, saya tidak terlibat dalam perjanjian apapun,” katanya.
Ia juga berujar, dana program tersebut masuk ke rekening pihak sekolah, sedangkan perjanjian dilakukan langsung dengan pemerintah pusat. Ia menyebut sekolah memang datang ke Cabdin, tetapi keterlibatan pihaknya sebatas pada urusan yang menjadi kewenangannya.
“Intinya begini, uang masuk ke rekening mereka dan perjanjian dilakukan langsung antara pemerintah pusat dengan mereka,” ujarnya.
Diketahui proyek revitalisasi ini menyasar 1 SLB Negeri dan 2 SLB swasta. Satu SMK, satu SMA, secara keseluruhan hanya enam sekolah.
Laporan | Karmiadi
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.